SEMENTARA itu, Anam menilai di sisi proses penyelenggaraan, pada tahun 2013 diharapkan terdapat penguatan pelaksanaan konsep musrenbang integrasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Musrenbang desa yang secara konseptual mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin, yang memadukan perencanaan dari masyarakat (bottom up planning) dengan perencanaan dinas teknis (top down planning) bersamaan dengan musyawarah desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Dengan demikian diharapkan diperoleh implementasi perencanaan pembangunan desa yang aspiratif, terpadu, dan berkelanjutan. Tahun 2012 telah dimulai musrenbang terintegrasi, untuk itu diharapkan tahun 2013 lebih baik dari tahun ini. Infrastruktur jaringan menjadi kendala utama dalam implementasi upaya ini. Untuk itu, dukungan diberikan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk penyempurnaan infrastruktur jaringan dan koneksi SIPKD hingga tingkat desa.
Diharapkan pada tahun 2014, seluruh desa telah terkoneksi dengan jaringan WAN (Wide area Network) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bagi desa yang tidak terjangkau pembangunan jaringan WAN, akan difasilitasi koneksi SIPKD melalui VPN (Virtual Private Network). Workshop ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong dan memperbaiki proses musrenbang, sebagai mekanisme perencanaan yang telah diamanatkan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Meskipun dilaksanakan secara rutin tiap tahun dengan jadwal yang telah ditentukan, Pemkab Banyuwangi berharap tidak menjadi rutinitas formal yang kurang menyentuh substansi penyusunan rencana sesuai nafas dan kebutuhan masyarakat. ”Lebih dari itu, ke depan dengan dukungan semua pihak harus menjadi lebih baik,” cetus pria yang memiliki keahlian software komputer itu. (radar)
