BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi tengah berancang-ancang melaksanakan tender untuk menentukan rekanan yang berhak mengerjakan proyek pembangunan gedung baru pemkab senilai Rp 35 miliar. Rencananya, tender proyek tersebut akan di laksanakan akhir Januari, atau setidaknya awal Februari 2013 men datang. Seperti diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi, Slamet Karyono, ke marin (7/1).
Menurut Sekkab Slamet, setelah diverifikasi Gubernur Jatim Soekarwo, Pe raturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi Tahun 2013 ditetapkan tanggal 3 Januari lalu. Nah, setelah APBD ditetapkan, saat ini masing-masing satuan kerja perangkat daerah SKPD) menyusun daftar penggunaan anggaran (DPA) “Kemudian, membuat surat keputusan (SK) panitia lelang. Mudah-mudahan akhir Januari atau awal Februari lelang (proyek gedung baru pemkab) bisa dimulai,” ujar Sekkab Slamet.
Sementara itu, beberapa persiapan untuk memperlancar pembangunan gedung baru pemkab sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Salah satu persiapan itu adalah pengosongan sejumlah ruangan di kantor pemkab, di antaranya di sebelah kanan dan kiri ruang kerja bupati. “Pengosongan di lakukan secara bertahap,” pungkas Slamet. Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan gedung baru pemkab sempat tarik-ulur dalam pembahasan raperda APBD pada 19 Desember 2012 lalu.
Saking serunya pembahasan saat itu, rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi berlangsung hingga malam hari. Internal dewan tidak sempat satu suara dalam menanggapi rencana pembangunan gedung baru pemkab senilai Rp 35 miliar tersebut. Ada fraksi yang terang-terangan mendukung, dan ada pula yang dengan tegas menolak. Namun, ada juga yang setuju tapi dengan syarat anggaran harus diturunkan menjadi Rp 25 miliar. Nominal itu sesuai yang dianggarkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disetujui DPRD.
Salah satu yang mendukung mega proyek itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Alasannya, argumentasi yang disampaikan Sekretaris Ka bupaten (Sekkab) Slamet Karyono dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pembangunan kantor baru pemkab itu cukup rasional. Sekretaris F-PDIP, Made Cahyana Negara mengatakan, berdasar penjelasan sekkab dan sejumlah pejabat SKPD, pembangunan kantor pemkab yang direncanakan tiga lantai itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, gedung baru itu akan lebih efisien terkait biaya perawatan. Bahkan, gedung baru itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena kantor lama yang ditinggalkan beberapa satuan kerja (satker) akan disewakan. “Posisi kami mendukung. Menurut kami, dana Rp 35 miliar itu sudah matang,” ujar politisi asal Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, tersebut saat itu. Berbeda dengan F-PDIP, dua fraksi lain baru bersedia menyetujui usul eksekutif membangun kantor pemkab asalkan anggarannya diturunkan. Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (F-PKNU) dan Fraksi Persatuan Amanat Republik Nusantara (F-Peran).
Ketua F-PKNU, Achmad Turmudzi mengatakan, pihaknya berharap anggaran pembangunan gedung pemkab dikurangi menjadi Rp 25 miliar. “Kita sepakat kalau pembangunan kantor baru pemkab tersebut demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tetapi, kami berharap anggarannya diturunkan,” paparnya. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tetap pada pendiriannya, yaitu menolak pembangunan gedung baru Pemkab Banyuwangi tersebut. Namun, akhirnya DPRD mengesahkan raperda APBD menjadi Perda APBD 2013 malam itu. (radar)
