BANYUWANGI – Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI, menilai Banyuwangi selangkah lebih maju dalam penerapan sistem keuangan. Saat daerah lain belum berani menerapkan e-Village Budgeting (e-VB), Pemkab Banyuwangi sudah berani mendahului.
Penilaian itu disampaikan langsung Kepala PKAKN DPR RI, Helmizar, saat berkunjungi ke Banyuwangi beberapa hari lalu (1/2). Rombongan PKAKN yang terdiri atas 9 orang tersebut datang untuk langsung melihat aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS).
Tidak hanya melihat, mereka mencoba langsung aplikasi online tersebut melalui layar monitor yang tersedia di lounge pelayanan publik kantor pemkab. “Pengelolaan keuangan Banyuwangi sudah akuntabel. Baru ini saya melihat daerah yang sangat transparan. E-VB nya juga oke. Di Jakarta saja belum berani buat, Banyuwangi justru sudah mendahului,” kata Helmizar.
Helimizar menuturkan, pengelolaan anggaran Banyuwangi sudah cukup bagus dan transparan, mulai dari perencanaan, penganggaran, tata kelola, hingga evaluasi keuangan telah terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.
Bahkan, dengan sistem keuangan yang telah terintegrasi tersebut, Banyuwangi berhasil empat kali berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Helimizar mengungkapkan, PKAKN datang ke Banyuwangi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait temuan-temuan BPK pada pengelolaan anggaran di Banyuwangi.
Selanjutnya, PKAKN akan buat kajian apakah temuan tersebut berpengaruh pada investasi di Banyuwangi. Hanya saja, Helimizar tidak menyebutkan beberapa temuan BPK pada pengelolaan anggaran Pemkab Banyuwangi yang dimaksud. “Hasilnya akan kami serahkan kepada alat kelengkapan DPR RI untuk menentukan langkah solusi,” terang Helmizar.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Djajat Sudrajat, mengatakan dalam mengelola keuangan, Banyuwangi menggunakan sistem online yang terintegrasi langsung dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sejak tahun 2014 Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem akrual.
“Dengan sistem ini Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan ke tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,” kata dia. Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi, yaitu auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa.
E-audit terintegrasi juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa,” ujarnya. (radar)
