BANYUWANGI – Satu lagi penghargaan prestisius berhasil direngkuh Pemkab Banyuwangi. Yang terbaru, komitmen pemkab memberikan perlindungan sosial kepada rakyat Banyuwangi berhasil menjadi yang terbaik di tingkat Jatim. Alhasil, Pemkab Banyuwangi berhasil memenangkan penghargaan Pro Poor Award 2014 kategori perlindungan sosial. Penghargaan tersebut di serahkan langsung Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di alun-alun Kabupaten Ngawi Selasa (13/5).
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada puncak pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) ke-XI dan HKG PKK ke-42. Bupati Anas mengatakan, Banyuwangi menjadi pemenang Pro Poor Award setelah menyisihkan Kabupaten Pacitan di babak final. Kemenangan Banyuwangi berhasil diraih berkat komitmen kuat Pemkab Banyuwangi dalam hal kebijakan dan pro gram pengentasan kemiskinan.
Selain itu, anggaran untuk program- program pro rakyat kecil juga dinilai signifikan. “Selarasnya kebijakan, program, dan anggaran, sangat dibutuhkan demi ha sil maksimal,” ujarnya. Sementara itu, program per lindungan sosial yang dinilai terbaik pada Pro Poor Award 2014 itu terdiri atas program Banyuwangi Cerdas, Jaminan Kesehatan, danBedah Rumah.
“Banyuwangi Cerdas merupakan ikhtiar pemkab untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu dan anak-anak yang terancam drop out karena terkendala biaya,” cetus Bupati Anas. Anggaran yang disiapkan untuk program Banyuwangi Cerdas sebesar Rp 8 miliar untuk alokasi beasiswa bidik misi, beasiswa mahasiswa berprestasi, dan beasiswa SMA/SMK.
“Kami telah melakukan MoU (nota kesepahaman, Red) dengan STAIN Jember dan Universitas Negeri Jember untuk menjamin putra-putri Banyuwangi berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Tidak hanya dibiayaisekolahnya, biaya hidup tiap bulan juga diberikan,” urai Bupati. Tidak hanya pemberian be asiswa dari pemerintah, untuk mem perluas jangkauan akses pendidikan, Pemkab berinovasi dengan mendorong kepedulian antar siswa melalui program siswa asuh sebaya (SAS).
Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya yang tidak mampu dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Dana yang terkumpul dari program ini mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 6.005siswa dari 309 sekolah se Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada program jaminan kesehatan, Pemkab berkomitmen meng-cover masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmin) dan jaminan kesehatan masyarakat Banyuwangi (JKMB).
Dana yang disiapkan untuk dua program ini sebesar Rp. 19 miliar. “Selain membebaskan biaya berobat di puskesmas, kami menjamin masyarakat miskin mendapatlayanan kesehatan di rumah sakit cukup dengan bekal surat keterangan miskin,” ungkap Bupati. Jaminan kesehatan bagi pekerja informal juga menjadi salah satu prioritas bidang kesehatan oleh Pemkab Banyuwangi. Untuk itu Pemkab melakukan MoU dengan Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) untuk menga suransikan 2.500 pekerja informal yang terdiri atas penderes kelapa, penambang belerang, tukang sapu dan juru parkir.
Dengan mengikuti asuransi ini para pekerja tersebut memiliki jaminan perlindungan keselamatan saat melakukan tugasnya. “Risiko pekerja informal sangat besar. Seperti penderes kelapa yang pekerjaannya berada di ketinggian dan tukang sapu yang ada di jalan. Karena itu dibutuhkan asuransi bagi mereka. Kami juga terus mendorong pihak pengusaha untuk mengasuransikan pekerjanya,” beber Bupati Anas. Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar ibu dan balita melalui program Harapan Keluarga Peduli Anas Sejak Dini (Harga Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer).
Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan gizi di Puskesmas dan Posyandu. “Salah satunya secara khusus kami menganggarkan Rp 844 juta untuk menangani ibu hamil dan balita gizi buruk,” imbuh Bupati. Sementara itu, program bedah rumah diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui perbaikan kondisi fisik rumah.
Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan dana sebesar Rp 7 miliar lebih. Program ini telah mengubah 2.977 rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak dan lebih sehat. “Kami juga mengarahkan CSR (corporate social responsibility) perusahaan untuk mendukung program ini. Kami ingin lebih banyak lagi rumah rakyat yang tersentuh agar kualitas kehidupan rakyat semakin meningkat,” pungkas Bupati. (radar)
