Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Biaya Perawatan Tinggi, Kapal Sri Tanjung tak Ekonomis

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

sebulanSebulan Butuh Rp 300 Juta

BANYUWANGI – Dua unit kapal milik Pemkab Banyuwangi, LCT Putri Sri Tanjung dan LCT Putri Sri Tanjung I, dinilai sudah tidak ekonomis. Kedua kapal yang saat ini dikelola PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) itu memakan cost anggaran perawatan yang cukup tinggi. Walau cost perawatan cukup tinggi, PT. PBS terpaksa tetap mengoperasikan dua unit kapalter sebut demi perusahaan tetap beroperasi. Biaya operasional setiap bulan, dua unit kapal yang mulai dioperasikan tahun 2001 itu membutuhkan cost Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Secara ekonomi, cost perawatan sebesar itu sudah tidak wajar. Walau tidak wajar, tapi cost itu harus dikeluarkan agar kapal ter sebut tetap layak berlayar. “Kalau tidak mengeluarkan cost perawatan, kapal tidak bisa beroperasi,” ungkap Direktur Utama PT. PBS Wahyudi SE kemarin (9/10). Cost Rp 200 juta hingga Rp 300 juta itu, kata Wahyudi, baru cost pemeliharaan rutin. Dana sebesar itu belum termasuk biaya docking wajib setiap dua tahun. Persatu unit kapal, sekali docking membutuhkan anggaran Rp 1,4 miliar.

Sehingga, dalam dua tahun, docking dua kapal itu menghabiskan anggaran Rp 2,8 miliar. Itu merupakan cost terkecil. Cost docking pernah mencapai Rp 2,5 per satu kapal. Walau berhasil ditekan seminim mungkin, kata Wahyudi, tetap tidak mampu menyelesaikan persoalan. Tahun lalu salah satu kapal PT. PBS sudah docking, dan tahun ini satu kapal docking lagi. Sehingga, dalam dua tahun  ini perusahaan harus mengeluarkan anggaran pemeliharaan yang cukup besar.

Jika pen dapatan dua kapal tersedot habis untuk perawatan, maka secara otomatis setoran untuk PAD akan ikut tersedot.  Demi mempertahankan operasional perusahaan, direksi perusahaan daerah itu sedang bekerja keras. Ada beberapa alternatif yang mungkin bisa ditempuh agar perusahaan tetap jalan. Salah satu alternatif adalah membeli kapal baru. Namun, membeli kapal baru tidak mungkin dilakukan, karena PT. PBS tidak memiliki dana untuk membeli kapal baru.

Alternatif kedua, mencari kapal baru dengan cara tidak membeli melainkan sewa. Alternatif itu yang kemungkinan akan menjadi solusi ter baik. Namun, hingga kini belum diputuskan. “Kita belum memutuskan kebijakan apa yang akan kita tempuh. Komitmen kita, perusahaan harus tetap beroperasi,” ujar Wahyudi. Jika perusahaan bisa mendapat kan kapal pengganti, secara otomatis dua kapal itu tidak akan dioperasikan lagi. Jika dua kapal itu tidak dioperasikan, maka perusahaan bisa menghemat anggaran cukup besar.

Selama belum ada kapal pengganti, maka dua kapal itu akan tetap beroperasi. Risikonya, perusahaan harus tetap mengeluarkan anggaran perawatan yang cukup besar agar kapal tersebut tetap layak berlayar. Seperti diberitakan sebelum nya, Bupati Abdullah Azwar Anas melontarkan wacana menjual dua kapal milik Pemkab Banyuwangi. Alasannya, dua kapal tersebut dianggap sudah tidak produktif. Cara yang bisa ditempuh dalam menyelamatkan PT. PBS agar tidak bangkrut adalah menyewa kapal baru.

Wacana melelang dua kapal milik Pemkab Banyuwangi yang dikelola PT. PBS itu dilontarkan Bupati Anas saat mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi Kamis (3/10) lalu. “PBS jika tidak diselamatkan akan kolaps, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan pembicaraan formal dengan para anggota dewan yang terhormat,” ujarnya. Menurut Bupati Anas, dua kapal yang dikelola PT. PBS itu sudah break event point (BEP atau balik modal). Bahkan, jumlah pendapatan dua kapal itu yang telah disetor ke APBD Banyuwangi sudah melampaui modal yang dikeluarkan.

Namun demikian, imbuh Anas, menurut Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), kapal-kapal tersebut harus diperbaiki. Hasil penghitungan BKI, biaya perawatan satu unit kapal mencapai Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar. “Jika ini (perbaikan) dilakukan, maka tidak efisien dari sisi usaha PT. PBS,” cetusnya. Bupati Anas mengaku, pihak nya sudah meminta pengelola PT. PBS melakukan langkah-langkah baru demi menyelamatkan usahanya.

Anas mengaku PT. PBS telah melaporkan rencana menyewa kapal. Kapal yang akan disewa PT. PBS nilainya tidak terlalu besar. “Kita hitung, antara mengoperasikan dua kapal yang ada dengan menyewa kapal baru, untungnya lebih banyak menyewa kapal baru tersebut,” paparnya. Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, Hermanto, mengaku masih menunggu penyampaian secara formal oleh eksekutif kepada legislatif. Setelah menerima penyampaian secara formal, DPRD akan melakukan kajian untuk menghitung manfaat atas rencana lelang kapal tersebut. (radar)