DPRD Ajak Dukung Pengadaan Lahan TPSA
BANYUWANGI – Tarik-ulur pengadaan tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA) di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, menuai reaksi kalangan dewan. Wakil rakyat berharap segenap elemen mendukung program pengadaan lahan untuk TPSA agar permasalahan sampah segera teratasi.
Seperti diketahui, kondisi satu-satunya TPSA yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat Banyuwangi, yakni TPSA di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, sudah OverIoad. Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Salimi mengatakan, pengadaan lahan TPSA di Desa Wonosobo menjadi polemik di kalangan masyarakat setempat.
Itu terjadi lantaran masyarakat menganggap desa mereka akan dijadikan titik akhir pembuangan sampah asal seantero Banyuwangi. Padahal, kata Salimi, lahan di Desa Wonosobo yang akan dibebaskan Pemkab Banyuwangi itu akan di manfaatkan sebagai tempat pengelolaan sampah.
“Lahan itu bukan tempat pembuangan, tapi tempat pengelolaan sampah. Manfaatnya banyak.” ujar salimi usai memimpin rapat kerja (raker) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP); Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (PU-BMCKTR) dan Dinas PU Pengairan kemarin (6/4).
Salimi berharap masyarakat Wonosobo mendukung langkah Pemkab Banyuwangi dalam menyelesaikan masalah sampah di Bumi Blambangan. Apalagi, sudah ada jaminan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) jatim dan Pemkab Banyuwangi bahwa jika TPSA tersebut menimbulkan bau menyengat.
maka operasional TPSA bisa dihentikan. Salimi mengaku menyadari jika Desa Wonosobo dijadikan lokasi pembuangan sampah akhir asal seantero Bumi Blambangan, maka desa tersebut akan tertimbun sampah. Namun, dia menegaskan, lahan yang akan dibebaskan di Desa Wonosobo itu akan digunakan sebagai lokasi pengelolaan sampah.
“Kami mohon semua pihak mendukung. Pengadaan lahan ini sudah dua tahun terhambat. Kalau masalah ini teratasi, insyaallah Banyuwangi menjadi kabupaten yang benar-benar bersih,” cetus politikus PDIP itu. Dampak negatif yang ditimbulkan dari berlarut-larutnya masalah pembebasan lahan untuk TPSA itu sangat besar.
Selain dapat mengakibatkan sampah keleleran seperti beberapa tahun lalu, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya angkut sampah juga membengkak. “Saat ini DKP mengeluarkan anggaran Rp 2,7 miliar untuk bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut sampah.
Kalau pengadaan lahan TPSA terkatung-katung dan pembuangan sampah terlalu jauh, anggaran akan membengkak,” pungkasnya, (radar)
