BANYUWANGI – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri, baik jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, di Banyuwangi sudah resmi berakhir kemarin.
Pengumuman para siswa yang berhak diterima di masing-masing sekolah pun sudah dilakukan Dinas Pendidikan (Dispendik) melalui situs in-ternet dan koran ini kemarin (5/7). Para calon siswa baru yang diterima mulai melakukan daftar ulang kemarin pula.
Daftar ulang diagendakan akan berlangsung serempak di Bumi Blambangan sampai hari ini (6/7). Seperti yang terlihat di SMAN 1 Banyuwangi. Sejak kemarin, para calon siswa baru sudah berbondong-bondong mendatangi sekolah ter-sebut untuk melakukan daftar ulang.
“Saya langsung daftar hari ini (kemarin). Kalau daftar ulang besok (hari ini), saya khawatir antre,” ujar salah seorang calon siswa baru. Sementara itu, meski PPDB sudah berakhir, ternyata sorotan miring terhadap PPDB jalur mandiri belum reda. Alasannya, jalur mandiri tersebut di tengarai rawan manipulasi.
Aktivis LSM Solidaritas Ma sya ra kat Trans paransi (Somasi), Fa tah Yasin Noor menga takan, tu-juan PPDB jalur man diri sebenarnya adalah menampung siswa kurang mampu yang berprestasi. Namun nyatanya, dia menengarai, beberapa sekolah jus tru memanfaatkan PPDB ja lur mandiri tersebut untuk me nerima siswa “titipan”.
“Banyak anak pejabat yang tidak berprestasi diterima, terutama di sekolah-sekolah favorit. Padahal, mereka tidak memiliki pres tasi menonjol, baik di bidang akademik maupun non-aka demik,” ungkap Fatah. Ironisnya, anak pejabat dan orang-orang “berduit” yang diterima di sekolah melalui PPDB jalur mandiri itu malah merampas hak siswa miskin yang berprestasi.
Sebab, kuota maksimal siswa yang diterima melalui jalur mandiri hanya 20 persen dari total pagu di suatu sekolah. “Itu kanmerampas hak anak yang berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu,” sesalnya. Oleh karena itu, Yasin mendesak Dispendik melakukan investigasi untuk mengungkap ke-tidakberesan dalam PPDB jalur mandiri tersebut.
“Jalur mandiri jangan dijadikan peluang untuk memasukkan anak pejabat dan orang-orang kaya yang tidak ber prestasi ke suatu sekolah. Itu berarti mengesampingkan rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya (radar)
