Dari Target Rp 2,15 Triliun
BANYUWANGI – Target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2016, gagal dicapai 100 persen. Dari sesi pendapatan daerah hanya berhasil direalisasi 91 persen dan belanja daerah hanya dicapai 90 persen.
Fakta tersebut diketahui dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016 Bupati Abdullah Azwar Anas dalam rapat paripurna DPRD Rabu lalu (7/6).
Dokumen LPj itu tidak disampaikan Anas sendiri tapi dibacakan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko. Pada kesempatan tersebut, Yusuf mengungkapkan, pendapatan daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 2,8 triliun. Angka ini setara 91,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,05 triliun.
Pendapatan daerah tersebut salah satunya disumbang pos pendapatan asli daerah (PAD). Realisasi PAD tahun lalu tercatat sebanyak Rp 367,87 miliar atau 4,14 persen lebih tinggi dibanding target senilai Rp 353,26 miliar.
Sebaliknya, pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat alias dana perimbangan dari pemerintah pusat justru hanya masuk sebesar 85,55 persen, tepatnya sebesar Rp 1,84 triliun dari target sebesar Rp 2,15 triliun.
Selain itu, transfer pemerintah pusat lainnya yang berupa dana penyesuaian juga lebih rendah dari target. Dana penyesuaian terealisasi sebesar Rp Rp 174,38 miliar atau 99,82 persen dari target Rp 174,71 miliar.
Sedangkan transfer pemerintah provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah masing-masing terealisasi sebesar Rp 255,22 miliar (107,86 persen dari target) dan Rp 160,99 miliar (122,68 persen dari target).
Sedangkan realisasi belanja, Yusuf menyampaikan, belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp 3,09 triliun atau sebesar 90.33 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,42 triliun.
Belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp 1,94 triliun, belanja modal senilai Rp 911,5 milliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 937,8 juta, dan transfer berupa bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan sebesar Rp 239,2 miliar.
“Dengan demikian, per 31 Desember 2016 terjadi defisit realisasi sebesar Rp 289,6 miliar. Angka ini merupakan hasil realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja dan transfer daerah,” ujar Yusuf.
Defisit anggaran tersebut ditutup dengan pos pembiayaan daerah. Menurut Yusuf, realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp 371,77 miliar atau 99,98 persen dari target anggaran Rp 371,84 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan dan tidak terealisasi.
“Dengan demikian, jumlah pembiayaan neto di tahun 2016 sebesar Rp 371,7 miliar,” kata politikus PDIP tersebut. (radar)
