Desa Digerojok BKD Rp 320 M

0
137

BANYUWANGI – Pada tahun 2017 ini, Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengucur ke 189 desa yang bersumber dari APBD mencapai Rp 148,6, miliar. Sedangkan dana desa (DD)  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) sebesar Rp 172 miliar lebih.

Bupati Abdullah Azwar Anas minta desa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan  rakyat dengan bersinergi dengan berbagai program Pemkab Banyuwangi. ADD pada tahun  2017 ini naik drastis hingga 79  persen dari jumlah ADD tahun   2016 yang hanya Rp 83 miliar.

“Sehingga total Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang akan masuk ke seluruh desa di Banyuwangi mencapai Rp 320,8 miliar pada  tahun 2017 ini. Program-program  yang ada di desa, kami minta agar menyesuaikan dengan program pemkab agar progress pembangunan di Banyuwangi lebih  cepat,” jelas Anas.

Loading...

Anas juga berharap seluruh desa bisa memanfaatkan dana  tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa-desa. Untuk itu, pemkab Banyuwangi telah  mengeluarkan imbauan kepada  para kepala desa untuk melaksanakan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Zen Kostolani mengatakan imbauan ini ditujukan  agar penggunaan alokasi dana  desa (ADD) dapat digunakan  untuk mendukung program  pemerintah kabupaten seperti pengentasan kemiskinan, Smart  Kampung  dan transparansi pengelolaan anggaran desa.

“Kami telah mengeluarkan surat imbauan, ada 10 program prioritas  yang diharapkan bisa diikuti oleh  para kepala desa,” kata Zen. Semua desa diimbau untuk  meningkatkan fasilitas pelayanan publik di desa misalnya  dengan memberikan ruang pelayanan yang nyaman bagi  warga, melengkapi ruang pelayanan dengan CCTV dan papan informasi.

CCTV ini nanti akan terintegrasi dengan sistem informasi di Pemkab Banyuwangi sehingga aktivitas kegiatan pelayanan di Desa dapat ter-  pantau dari mana pun. “CCTV  ini bukanlah sekadar formalitas  saja atau supaya kantor desa terlihat keren. Tapi lewat CCTV  kegiatan pelayanan di desa bisa  dipantau dari mana pun, Kepala Desa tidak perlu ada di kantor seharian untuk melihat apakah  proses pelayanan desa berjalan  dengan lancar,” kata Zen. (radar)

loading...