BANYUWANGI – Untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir, DPRD mendorong eksekutif untuk segera melakukan elektronik parkir (e-Parking). Kalau e-parking bisa dilakukan maka bisa menghindari kebocoran pajak parkir dari kegiatan parkir yang dikelola pihak swasta.
Sekretaris Komisi IV DPRD, Salimi mengatakan, untuk rencana penerapan dan efektivitas retribusi jasa parkir itu pihaknya sudah memanggil sejumlah pengelola swalayan, ruko di Banyuwangi.
“Efektivitas pajak jasa parkir yang kami maksud adalah di halaman pertokoan dan swalayan,” ungkapnya. Hasil rapat dengar pendapat dengan para pengusaha dan pengelola swalayan itu diketahui masih terdapat potensi kebocoran pajak parkir, terutama dari parkir di halaman pertokoan dan swalayan.
Meskipun halaman tersebut milik dari swalayan sebagai bentuk jasa layanan, tetapi mereka masih diharuskan membayar pajak parkir sesuai luas halaman yang digunakan. “Jika pajak jasa parkir itu betul-betul dipungut dan dibayarkan ke kas daerah sebesar 20 persen dari omzet, saya kira akan lebih besar jumlahnya untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD), ” terang Salimi.
DPRD mendorong agar Dinas Perhubungan segera menerapkan e-parking atau mesin parkir elektronik dengan sistem prabayar seperti yang sudah diterapkan di Bandung. Dengan demikian, sistem perparkiran di Banyuwangi benar-benar bisa tertata dengan baik, dan mampu mendongkrak PAD dari sektor pajak parkir.
“Banyuwangi harus belajar ke Bandung terkait perparkiran ini,” katanya. Dikonfirmasi terpisah terkait masih terdapatnya “kebocoran” retribusi parkir, Kepala Dinas Perhubungan Kusiyadi mengatakan kurang tepat.
Pasalnya, saat ini seluruh potensi parkir di Banyuwangi sudah cukup maksimal, termasuk yang berada di halaman swalayan, pertokoan dan pusat perbelanjaan seperti roxy, vionata, sun east mall, mitra dan KDS. (radar)
