BANYUWANGI – Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Banyuwangi meminta eksekutif tidak terlena dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) penuh atas laporan hasil terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Banyuwangi tahun 2012. Sebab, menurut F-PD, pencapaian WTP bukan berarti identik dengan tidak ada pelanggaran atau kesalahan, apalagi terbebas dari tindakan korupsi.
Sebaliknya, fakta membuktikan bahwa Kementerian Agama RI (Kemenag) yang berpredikat WTP pada ta hun 2011, tapi di tahun itu pula, Kemenag disidik KPK dalam proyek pengadaan Alquran. Pesan tersebut disampaikan da – lam rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (25/6). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pandangan umum (PU) fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) per tanggung jawaban APBD Banyuwangi tahun 2012.
Juru bicara F-PD DPRD Banyuwangi, Tituk Indar Isworowati mengatakan, fraksinya menemukan banyak ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2012. Salah satunya, tidak semua jenis retribusi jasa umum dipungut Pemkab Banyuwangi. Itu mengakibatkan Banyuwangi kehilangan potensi penerimaan PAD yang cukup besar selama tahun 2012.
“Untuk itu, fraksi Partai Demokrat meminta ek sekutif memperbaiki atau melengkapi laporan ke uangannya sesuai standar akuntan si pemerintahan,” ujarnya. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengapresiasi upaya eksekutif yang telah menurunkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pendanaan transfer pemerintah pusat.
Semula, kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap seluruh pendapatan daerah di tahun 2011 hanya se besar 7,82 persen. Namun, di tahun 2012 naik menjadi 12,03 persen. “Hal ini sebagai per tanda bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah dari tahun ke tahun menuju tren yang positif. F-PDIP berharap tren positif ini bisa dilanjutkan di tahun-tahun mendatang,” ujar juru bicara mewakili ketua F-PDIP Sugirah.
Sekadar tahu, dalam rapat pa ripurna sebelumnya, Bu pati Abdullah Azwar Anas membacakan nota penjelasan bupati atas raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012. Di hadapan peserta rapat pa ripurna, Bupati Anas menga takan, pada APBD 2012, pen dapatan daerah terealisasi se besar Rp 1,69 triliun. Jumlah ter sebut 1,13 persen lebih ting gi target yang ditetapkan se besar Rp 1,67 triliun.
Pos belanja dan transfers daerah tahun anggaran 2012 terealisasi sebesar Rp 1,68 triliun. Realisasi belanja dan transfer daerah pada tahun anggaran 2012, tersebut lebih rendah 9,20 persen di banding target 1,86 triliun. “Sehingga per 31 Desember 2012, terjadi surplus sebesar Rp 7,43 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja dan transfer daerah,” ujarnya kala itu.
Selanjutnya Bupati Anas menjelaskan pos pembiayaan daerah. Dikatakan, realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 228,53 miliar dari anggaran sebesar Rp 228,83 miliar. Artinya, penerimaan pembiayaan daerah hanya sebesar 99,87 persen dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2012 sebesar Rp 34,20 miliar dari anggaran sebesar Rp 34,48 miliar atau terealisasi sebesar 99,19 persen.
Nah, dari penjelasan pos pembiayaan daerah tersebut dapat diketahui pembiayaan netto yang dilakukan Pemkab Banyuwangi pada tahun 2012 mencapai Rp 194,33 miliar. “Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, Red) untuk tahun anggaran 2012 se besar Rp 201,77 miliar yang me rupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dengan pembiayaan netto,” papar Anas. (radar)
