BANYUWANGI – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI sedang mengkaji sejumlah ruas jalan destinasi wisata di Banyuwangi. Kajian itu dilakukan untuk menentukan apakah jalan itu layak atau tidak menjadi jalan poros wisata. Tim Kementerian PU tak hanya mengecek jalan nasional di Banyuwangi.
Mereka juga turun melihat beberapa ruas jalan menuju lokasi wisata. “Prioritas utamanya, perbaikan jalan nasional seperti yang diusulkan Pak Bupati,” ujar Kepala Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Banyuwangi, Mujiono.
Akses jalan wisata ikut disurvei, lanjut Mujiono, karena Kementerian PU memiliki anggaran pembangunan jalan wisata.
Anggaran itu dalam rangka mendukung suksesnya program kunjungan wisata ke Indonesia. Menurut Mujiono, ruas jalan wisata yang dikunjungi adalah akses jalan wisata menuju Pantai Rajekwesi sepanjang 17 Kilometer (Km). Sesuai dengan usul Bupati Abdullah Azwar Anas, jalan tersebut akan dibangun mulai Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran hingga pantai Rajekwesi.
Akses jalan menuju pantai Rajekwesi, kondisinya sangat parah. Sementara, potensi wisata menuju pantai tersebut cukup besar dan memerlukan dukungan infra struktur jalan. “Setelah disurvei, belum ada keputusan apakah layak dibangun atau tidak. Yang disampaikan pada kita, Kementerian PU sedang mengkaji,” jelasnya Selain itu, tim Kementerian PU juga menyurvei ruas jalan Alas Purwo sepanjang 24 Km. Ruas jalan ini merupakan akses yang menghubungkan menuju lokasi wisata pantai Plengkung atau G-Land. Akses jalan itu akan melintas di lahan milik Perhutani dan Taman Nasional.
Kementerian Kehutanan sudah memberikan dukungan penuh pembangunan jalan akses wisata tersebut. “Layak di bangun atau tidak, belum ada keputusan. Mudah-mudahan turunnya tim itu, mempercepat realisasi pembangunan akses jalan menuju pantai Plengkung, ”kata Mujiono. Dari sekian banyak usulan anggaran yang disampaikan ke Kementerian PU, kata Mujiono, pembangunan jalan depan pelabuhan Ketapang kemungkinan besar direalisasikan dalam APBN 2013.
Anggaran ruas jalan itu sebenarnya, sudah direalisasikan pada APBN-P 2012, namun pelaksanaannya masih ditunda pada APBN 2013. Pembangunan jalan nasional depan Pelabuhan Ketapang sangat mendesak, karena pada musim hujan selalu tergenang air. “Pak bupati saat bertemu menteri PU dan Dirjen Bina Marga menyampaikan agar jadi prioritas,” tambah Mujiono. (radar)
