Menganggap Distribusi tak Tepat Sasaran
BANYUWANGI – Pemberian Ban tuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh pemerintah sebagai ganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) ternyata banyak di to lak masyarakat. Sejumlah pe rangkat desa, mulai ketua ru kun tetangga (RT) hingga ke pa la desa (kades), banyak yang me nentang. Penolakan bantuan tunai itu dilakukan sejumlah ketua RT di Dusun Sidomulyo, Desa Gi tik, Kecamatan Rogojampi.
Di tempat itu, para ketua RT menolak BLSM karena pendistribusiannya tidak tepat sasaran. “Yang kaya dapat, yang miskin malah tidak,” cetus ketua RT 2, RW II, Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Heru Cokro. Heru mengaku bersama sejum lah ketua RT di dusunnya me lihat banyak warga yang men dapat kartu BLSM sebesar Rp 300 ribu itu tidak tepat. “Para ketua RT di Dusun Sidomulyo me nolak menyebarkan kartu BLSM,” katanya kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi.
Heru menyebut, jumlah penerima BLSM di Dusun Si domulyo 20 orang. Dari jumlah itu, 14 orang masih berusia produktif, memiliki motor, dan lantai rumahnya berkeramik. “Hanya enam orang yang memang mis kin dan layak mendapat ban tuan,” ujarnya. Bila 20 kartu BLSM di se rahkan kepada masyarakat, Heru menyebut akan ada ke cemburuan sosial yang tinggi di masyarakat.
Sebab, warga yang memang miskin dan janda yang tidak punya ru mah tetap ter nyata malah tid ak dapat ban tuan tunai. “Data pe nerima BLSM itu menggunakan data ta hun 2008,” ungkapnya. Heru tidak tahu pasti jadwal pe nyerahan BLSM di desanya. Hanya, lanjut dia, ada dua warga di Dusun Sidomulyo yang akan mengambil bantuan tunai di kantor Pos Rogojampi ternyata dijanjikan Minggu (14/7) di kantor Desa Gitik. “Katanya pencairan Minggu besok,” sebutnya.
Penolakan pendistribusian kar tu BLSM juga terjadi di Desa Gumirih, Kecamatan Si ngojuruh. Di desa tersebut, se kitar 112 kartu BLSM terpaksadi kembalikankekantorPos ka rena dianggap tidak tepat sa saran. “Penerima BLSM tidak memenuhi syarat,” cetus Kepala Desa (Kades) Gumirih, Murai Ah mad. Penerima bantuan tunai BLSM di Desa Gumirih, jelas Murai, jumlahnya 449 orang.
Jumlah itu ternyata tidak beda dengan jumlah penerima beras untuk warga miskin (raskin). “Penerima raskin di Desa Gumirih juga 449 orang, tapi penerimanya tidak sama,” katanya. Dari 449 kartu penerima BLSM, ternyata banyak yang seharusnya tidak berhak menerima. Me reka masih muda, cukup kaya, memiliki motor lebih dari satu, dan rumah berkeramik. “Sementara banyak janda dan orang miskin malah tidak dapat,” ungkapnya.
Gara-gara penerima banyak yang tidak layak, imbuh dia, para kepala dusun (kadus) di desanya tidak berani menyerahkan kartu BLSM itu. Se bab, itu bisa memunculkan per musuhan di tengah ma sya rakat. “Ini akan mengadu dom ba perangkat desa dan masyarakat,” sebutnya. Untuk menghindari per mu suhan itu, Murai menyebut, bersama perangkat desa ak hirnya memverifikasi warga yang mendapat kartu BLSM ter sebut.
Dari 449 penerima ban tuan tunai, ternyata ada 112 orang yang dianggap tidak layak menerima. “112 kartu BLSM kita kembalikan ke kantor Pos,” cetusnya. Selain mengembalikan 112 kartu BLSM, kades mengaku menolak kan tor desa dijadikan tempat pencairan BLSM. Warga yang akan me ngambil bantuan tunai silakan da tang ke kantor Pos Gendoh, Kecamatan Sempu. “Pencairan bantuan BLSM ini sudah Kamis (11/7) kemarin,” katanya. (radar)
