BANYUWANGI – Jumlah kredit konsumtif para pegawai negeri sipil (PNS) di Bumi Blambangan menduduki urutan teratas kredit yang disalurkan Bank Jatim Cabang Banyuwangi. Ti dak tanggung-tanggung, akumulasi kredit untuk keperluan konsumsi para abdi ne ga ra tersebut men capai Rp 300 miliar. Pimpinan C abang (Pinca) Bank Jatim Ba nyuwangi, Riyanto m e n g a t a k a n , per sentase kredit kon sumtif yang di salurkan Bank Ja tim mencapai 60 persen.
Jumlah kredit produktif yang telah di sa lurkan hanya 40 persen. Dikatakan, jumlah kredit konsumtif yang di salurkan untuk para PNS di Banyuwangi men capai Rp 300 miliar. Di bank tersebut, kredit konsumtif itu dinamakan pinjaman multi guna . “Ada yang mengambil kredit untuk membeli rumah, ta langan haji, dan lain se bagainya,” ujarnya ketika di konfirmasi saat menghadiri rapat pa ripurna di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (10/7).
Menurut Riyanto, untuk mendapatkan kredit, para PNS hanya perlu menjaminkan su rat keputusan (SK) PNS yang dimiliki. Mak simal kredit yang bisa diambil adalah yang setoran maksimalnya70 persen dari gaji yang diterima PNS yang bersangkutan. Dengan jang ka waktu kredit paling lama se puluh tahun. Sayang, Riyanto tidak me nyebut kredit konsumtif tersebut di salurkan kepada berapa PNS.
“Yang pasti, jumlah PNS di Banyuwangi cukup banyak, yakni se kitar 13 ribu orang,” kata dia. Riyanto tidak menampik jumlah kredit konsumtif yang telah di salurkan tersebut lebih besar di bandingkan kredit produktif, se perti kredit untuk membuka usa ha, memperbesar skala usaha, dan lain-lain. “Jumlah kredit kon sumtif menduduki ranking per tama,” cetusnya. Di sisi lain, Riyanto me ngatakan pada tahun 2018 menda tang, alokasi kredit yang di salurkan akan “dibalik”.
Rinciannya, 35 persen kredit konsum tif dan 65 persen kredit pro duktif. “Saat ini kami mengop timalkan pemberian kredit pro duktif, misalnya mem-back up PNPM (Program Nasional Pem berdayaan Masyarakat) dan lain sebagainya,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ba nyuwangi, Slamet Karyono mengatakan, tidak semua kredit yang dilakukan PNS adalah kre dit konsumtif.
Menurut Sek kab Slamet, ada PNS yang me ngambil kredit untuk keperluan sekolah putra-putrinya, transportasi, dan lain-lain. “Kredit untuk keperluan transportasi, ini kan menunjang kinerja,” tuturnya. Sekkab Slamet tidak me mungkiri adanya PNS yang me ngambil kredit untuk keperluan yang bersifat konsumtif. “Mungkin ada satu atau dua PNS yang mengambil kredit un tuk tambahan beli mobil,” tu turnya.
Namun, Slamet mengaku memak lumi kredit konsumtif yang di lakukan para PNS tersebut.Se bab, dia menilai para PNS su dah bisa menghitung berapa pen dapatan yang dia terima, dan berapa pengeluaran yang ha rus dia keluarkan untuk mencicil kredit tersebut. “Tetapi, kami mengimbau para PNS agar tidak mengambil kredit un tuk keperluan konsumtif,” pungkasnya. (radar)
