BANYUWANGI – Rencana Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang akan melarang para siswa membawa telepon seluler (ponsel), ternyata semakin banyak mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Setelah anggota DPRD dan Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Banyuwangi menolak, kali ini giliran Majelis Ulama Banyuwangi (MUI) Banyuwangi yang buka suara.
Dalam rilis yang disampaikan pada wartawan koran ini kemarin (25/3), Sekretaris MUI Banyuwangi Nur Khozin Cholil sepakat dengan rencana pemkab yang akan melarang siswa membawa ponsel. Namun menurutnya, siswa yang dilarang bawa ponsel itu hanya pelajar di tingkat dasar. “Anak SD atau MI (Madrasah Ibtidaiah) itu jangan dipegangi ponsel,” katanya.
Menurut Khozin, sebelum melakukan pelarangan membawa telepon seluler (ponsel) ini, sebenarnya bupati akan lebih baik menggunakan kewenangannya untuk menata sekolah-sekolah yang ada. Setiap sekolah, diberi motivasi untuk menjadi sekolah binaan. “Semua sekolah biar berlomba untuk menjadi yang terbaik,” ujarnya.
Setiap sekolah, lanjut dia, juga diberi anggaran sendiri untuk pengadaan lemari yang bisa dibuat tempat barang-barang milik siswa seperti ponsel. “Saat jam masuk kelas, semua ponsel harus ditaruh di lemari itu, tidak boleh dibawa masuk kelas,” ungkapnya.
Untuk menjauhkan para siswa mengakses internet melalui ponsel, sebut dia, pihak sekolah minimal satu pekan sekali harus memeriksa ponsel yang dibawa oleh para siswa. Semua ini, agar penyalahgunaan ponsel bisa dihindari. “MUI sepakat ponsel para pelajar itu yang tidak bisa dibuat mengakses internet,” cetusnya.
Pengaturan penggunaan ponsel bagi para pelajar seperti ini, masih kata dia, dirasa bisa mengakomodasi kepentingan sekolah, siswa, dan wali murid. Sebab, bila semua pelajar itu dilarang membawa ponsel, tentu ini dianggap kurang pas. “Komunikasi antara orang tua, siswa, dan sekolah itu sangat diperlukan, salah satu sarananya ya ponsel,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Anas kini sedang mengkaji pelarangan bagi para pelajar membawa ponsel ke sekolah. Ide ini, diperoleh orang nomor satu di Lingkungan Pemkab Banyuwangi itu setelah menggelar studi banding ke Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah.
Tapi ide bupati ini ditolak oleh ketua komisi IV DPRD Banyuwangi Zainil Arifin Salam dan ketua PD Muhammadiyah Banyuwangi Syuhada Asyari. “Dalam perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti ponsel itu sangat diperlukan,” sebut Syuhada. (radar)
