Targetkan Banyuwangi Bersih dari Prostitusi
BANYUWANGI – Penutupan sejumlah lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) tampaknya sudah menjadi harga mati bagi pemerintah daerah. Bupati Abdullah Azwar Anas mulai tahun ini akan menutup operasional lokalisasi pelacuran secara bertahap. Kebijakan tegas yang diambil Bupati Anas itu merupakan keputusan bersama dengan forum pimpinan daerah (forpimda).
Pada Senin (27/8) lalu, forpimda menggelar pertemuan di Restoran Plengkung untuk memantapkan keputusan bersama tersebut. Dalam pertemuan itu, semua anggota forpimda sepakat menutup sejumlah lokalisasi secara bertahap. Pertemuan forpimda di Restoran Plengkung itu ditindaklanjuti dengan pertemuan pemerintah daerah bersama sejumlah pimpinan ormas keagamaan Selasa (29/8) kemarin.
Pertemuan itu dihadiri pengurus MUI, NU, Mu ham madiyah, Al-Irsyad, Al-Khairiyah, LDII, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Da lam pertemuan itu, semua pimpinan ormas keagamaan sepakat mendukung penutupan su dah dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, pemerintah dae rah su dah mengucurkan ang garan un tuk melakukan pem berdayaan PSK di lokalisasi.
Program pemberdayaan PSK se lama 1,5 tahun itu berdampak luas terhadap keberadaan PSK di lokalisasi. Awalnya, jumlah PSK mencapai 600 orang lebih dan saat ini jumlahnya hanya 100 orang. “Proses penutupan itu kita mulai dengan dialog dan program pemberdayaan,” te gas Anas. Karena itu, lanjut dia, saat ini pemerintah daerah secara ber tahap akan melaksanakan pe nutupan. Lokalisasi yang peng huninya sedikit akan menlokalisasi.
Kebijakan penutupan lokalisasi itu kembali ditegaskan Bupati Anas saat menggelar halal bihalal dengan anggota Satpol PP kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati Anas menegaskan, lokalisasi yang sudah tidak ada penghuninya akan menjadi prioritas penutupan. Proses penutupan lokalisasi jadi prioritas penutupan da lam waktu dekat. “PSK asli Banyuwangi akan kita pindah ketempat lain,” tandasnya.
Tidak hanya PSK, pemerintah daerah juga sedang memperhatikan keberadaan mucikari. Saat ini, pemerintah daerah sedang berkonsentrasi mengurangi jumlah mucikari dengan sejumlah program. Dalam PAK APBD 2012, Bupati Anas mengajukan anggaran untuk menggelar sejumlah program pemberdayaan bagi mucikari. “Kedepan, kita berharap jumlah mucikari terus berkurang seiring berkurangnya jumlah PSK,” harapnya.
Asisten Pemerintah Abdullah menambahkan, lokalisasi jangan dilihat sebagai lapangan pekerjaan. Saat ini, ungkap Ab dullah, lokalisasi pelacuran menjadi tempat penyebaran HIV/AIDS. Berdasar testimoni beberapa penderita HIV/AIDS, mereka rajin mengunjungi sejumlah lokalisasi. “Tujuannya, menularkan HIV/AIDS kepada penghuni lokalisasi dengan cara berhubungan badan.
Ini merupakan ancaman dan tidak bisa dibiarkan,” beber Abdullah. Terkait persoalan itu, pimpinan ormas keagamaan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah menutup lokalisasi pelacuran. “Jumlah penderita HIV/AIDS di Banyuwangi terus bertambah. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 1.190 orang dan itu tidak boleh kita biarkan bertambah,” pungkasnya. (radar)
