PAD tak Maksimal, DPRD Panggil Disbudpar

0
156
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Handoko.

BANYUWANGI – Setelah memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), Komisi Perekonomian DPRD memanggil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kemarin (9/8).

Pemanggilan itu terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang dinilai tidak maksimal. Komisi 11 menilai, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Banyuwangi belum mampu mendongkrak perolehan PAD.

“Tahun 2017 ini ditarget untuk PAD Rp 19 miliar, dan hingga kini target tersebut sudah masuk pada angka Rp 12 miliar,” ungkap Ketua Komisi Perekonomian DPRD Handoko. Handoko mengatakan, Disbudpar yang baru mendapatkan pelimpahan dari Badan Pendapatan merah (Bapenda) untuk sektor pajak dan retribusi daerah ditarget bisa mendongkrak PAD dari sektor pajak dan retribusi restoran dan perhotelan.

Loading...

Sayangnya, hingga pertengahan tahun 2017 perolehan retlibusi dan pajak dari sektor pariwisata masih belum sebanding dengan kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke Banyuwangi yang meningkat hingga 150 persen dlibanding tahun sebelumnya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai masih terjadi kebocoran PAD. Jika Disbudpar bisa menekan kebocoran pajak dan retribusi tersebut, maka akan melampaui target capaian PAD. Salah satu sektor yang dinilai belum maksimal yakni pengelolaan Grand Watudodol (GWD).

Destinasi wisata GWD digelontor APBD cukup besar untuk perbaikan dan pembenahan. Ironisnya, destinasi wisata yang kini dilombakan tingkat ASEAN itu justru hanya ditarget PAD sebesar Rp 90 juta.

“Kami akan minta evaluasi terkait GWD ini, karena ada banyak potensi PAD yang belum dilaksanakan, untuk menghindari kebocoran yang ada,” terangnya. Namun demikian, pihaknya juga mengapresiasi langkah eksekutif yang menggunakan alat Tax Monitor sebagai upaya peningkatan perolehan PAD dari sektor restribusi hotel dan restoran.

“Ini perlu pembenahan, meskipun pelimpahannya baru kami harap Disbudpar bisa belajar, minimal peningkatan wisatawan bisa berimbang dengan PAD yang masuk,” ujar politisi asal Rogojampi itu.

Rapat yang digelar di kantor dewan tersebut dilakukan dalam rangka membahas perencanaan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017. (radar)

loading...