BANYUWANGI-Setoran pembayaran pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan PDAM ke kasda melalui rekening kas daerah di Bank Jawa Timur (Jatim) dipastikan sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi.
Hal ini ditunjukkan dengan bukti pembayaran yang dilakukan BUMD yang mengurusi air minum dan air bersih tersebut.
Dalam bukti setoran yang tertera tanggal 1 Oktober itu, PDAM telah menyetorkan uang pelunasan PAD kepada Pemkab Banyuwangi senilai Rp 1,3 miliar.
Bila ditotal dengan pembayaran sebelumnya yang Rp 1,2 miliar, berarti PDAM sudah menyetor seluruh target yang dibebankan badan anggaran (banggar) DPRD Banyuwangi senilai Rp 2,5 miliar sebelum tahun anggaran 2012 selesai.
Direktur PDAM Banyuwangi, Hang Surya menyatakan, di tahun 2012 ini bisa dipastikan BMUD yang dia pimpin mampu melebihi target yang dibebankan.
Artinya, kinerja keuangan perusahaan air minum berpelat merah itu bisa dikatakan surplus. “Target PAD sudah dibayarkan,” katanya. Alhasil, terkait belum diterimanya bukti tertulis oleh Dinas Pendapatan atas pembayaran itu,
Surya justru menyatakan hal itu sebagai sebuah keanehan. Justru dia mempertanyakan kinerja satker pengurus pendapatan daerah tersebut. Padahal, nyata-nyata pihak PDAM sudah menyetor.
Ini soal uang besar lho. Jumlah Rp 1,3 miliar tidak sedikit. Kami ikut prihatin, karena BUMD semestinya diberikan motivasi untuk semakin maju.
Setiap pembayaran PAD sudah pasti punya bukti, dan kami keberatan apabila dikatakan tidak memenuhi target terlalu dini. Padahal, tahun anggaran 2012 belum usai,” jelasnya. Maka diperlukan pemahaman bersama terkait masalah ini.
Dari tradisi aturan yang ada pembayaran PAD itu dilakukan pada kas daerah dan bukannya Dispenda. Idealnya Dispenda melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kasda, dan bukan menyebarkan opini yang cenderung menyesatkan Bukan hal mustahil kejadian ini bisa menimbulkan preseden buruk bagi keberadaan BUMD lainnya, tidak hanya PDAM.
Dia meminta pentolan SKPD untuk mengecek terlebih dahulu keberadaan transaksi pembayaran itu sebelum memberikan pernyataan kepada publik. Bila tidak akan menimbulkan kegamangan sekaligus keresahan pada BUMD lainnya, terutama mengenai pembayaran PAD.
Surya menambahkan, dalam komposisi permodalan PDAM, seluruh aset yang dimiliki perusahaan ini berjumlah Rp 22 miliar. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 4 miliar merupakan modal yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah. Sisanya berasal dari pinjaman dan hibah yang diberikan kepada perusahaan ini.
Hal ini mempertegas bahwa dalam keberadaan dan sumbangsih PDAM sejauh ini cukup besar. Dengan modal pemerintah sebesar Rp 4 miliar, pemkab sudah mendapatkan pendapatan jauh lebih banyak dari apa yang tertuang dalam penyertaan modal. “Itu artinya pemkab sudah untung,” pungkasnya.
Dan yang perlu dipahami bahwa setiap BUMD itu berbeda dari segi permodalan. Maka bila mau membandingkan gunakan tolak ukur menggunakan Return on Equity masing-masing BUMD, contohnya PDAM Banyuwangi dari struktur modalnya seperti pemerintah pusat Rp 3,787 miliar atau 32 persen, hibah pihak ketiga Rp 215 juta atau 2 persen; Pemkab Banyuwangi Rp 2,930 miliar atau 25 persen; dan PDAM sendiri Rp 4,994 miliar atau 42 persen.
Total ada dana modal sebesar Rp 11,926 miliar yang digunakan oleh PDAM untuk operasionalnya. Dalam hal ini modal Pemkab Banyuwangi di PDAM hanya Rp. 2,9 miliar dan hasil dari PAD per tahun bisa Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar, sehingga ROE-nya hampir 90 persen per tahun.
Bandingkan dengan BUMD yang dimodali ratusan bahkan puluhan miliar, berapa PAD dan ROE-nya atau yang dikenal dengan istilah apple to apple,” ujar Surya .(radar)
