Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Pembahasan KUPA dan PPAS Mulus

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

pembahasanBANYUWANGI – Meski gedung DPRD sering ko song dan ditinggal bimbingan dan teknis (bimtek), pembahasan Kebijakan Umum Pe rubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ternyata bisa cepat dituntaskan. KUPA dan PPAS yang diajukan Wakil Bupati Ba nyuwangi Yusuf Widyatmoko 10 Juli 2013 lalu akhirnya disahkan kemarin (26/7).

Pengesahan itu ditandai dengan penandatanganan do kumen KUPA dan PPAS melalui rapat paripurna di gedung DPRD Banyuwangi kemarin Dalam rapat paripurna kali ini, empat pimpinan DPRD kompak hadir. Bupati Banyuwangi Ab dullah Azwar Anas hadir didampingi Sekretaris Ka bupaten (Sekkab) Slamet Karyono.

“Berkat kerja sama yang baik antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pe merintah Daerah (TAPD) telah diselesaikan pembahasan dengan baik,” cetus Wakil Ketua DPRD H. Adil Achmadiyono yang ditunjuk membacakan ke simpulan hasil pembahasan KUPA PPAS. Hasil pembahasan Banggar ber sama TAPD, kata Adil, KUPA pendapatan daerah difokuskan pada upaya memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Optimalisasi pe nerimaa n Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus ditingkatkan dengan cara diver sifikasi, intensifikasi, dan eks tensifi kasi sumber-sumber PAD yang ada. “Salah satu ke giatannya, meningkatkan ku alitas pelayanan di bidang investasi,” terangnya. KUPA belanja daerah pada ta hun anggaran 2013 ini dipri oritaskan pada belanja pro gram pembangunan yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Sa lah satu contohnya, penanga nan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur publik, pengurangan masalah ke miskinan, dan perluasan la pangan kerja,” katanya. Bagaimana KUPA untuk pembiayaan? Kegiatan itu men jaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah melalui peningkatan manajemen pem biayaan daerah dalam rangka akurasi, efektivitas, dan profitabilitas sumber pembiayaan.

“Fungsi pembiayaan daerah sebagai penyeimbang pendapatan daerah dan belanja daerah, secara makro imbang dan tidak mengalami defisit atau surplus,” dalihnya. Sementara itu, dalam PPAS yang telah dibahas antara Bang gar DPRD bersama TAPD Pemkab Banyuwangi, struktur Perubahan APBD Banyuwangi pada tahun anggaran 2013, untuk pendapatan dipro yeksikan meningkat Rp 127 miliar atau 7,24 persen hingga totalnya mencapai Rp 1,882 triliun.

“PAD naik 5,03 persen,” sebutnya. Belanja daerah, lanjut Adil, mengalami kenaikan Rp 196,01 miliar dari Rp 1,88 triliun. Se hingga, belanja daerah nilainya menjadi Rp 2,08 triliun. “Be lanja langsung di semua SKPD meningkat Rp 93,12 miliar, sehingga menjadi Rp 799,86 miliar,” katanya.

Terkait pembiayaan, masih kata dia, terjadi defisit pen da patan atas belanja sebesar Rp 68,92 miliar. Defisit ter se but ditutup dari surplus pem biayaan sisa lebih perhitungan ang garan tahun lalu (silpa) yang mencapai Rp 201,77 miliar. “Juga ditutup melalui pemanfaatan cadangan pem ba yaran pokok sebesar Rp 3,14 miliar,” ujarnya. (radar)