Pemkab Banyuwangi Raih WTP 5 Kali Beruntun

0
248
Bupati anas menerima laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemkab Banyuwangi tahun 2016 di Sidoarjo.

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan sekaligus memperpanjang rekor sebagai daerah dengan akuntabilitas laporan keuangan terbaik. Untuk kali kelima selama lima tahun beruntun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD itu dilangsungkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim di Surabaya, jumat (26/5). Bupati Abdullah Azwar Anas mengaku bahagia atas hasil LKPD tahun 2016 yang kembali mendapat opini WTP.

Loading...

‘Ini adalah hasil kerja keras kita selama ini, kerja keras dari para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBD,” ujarnya. Menurut Anas, capaian WTP kali kelima ini meyakinkan dirinya bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

“Dahulu banyak yang mengkhawatirkan ide-ide kita menumbuhkan program baru semacam Banyuwangi Festival, dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan yang digagas pemkab, akan menghalangi mendapatkan opini WTP.

Tapi berkat kepatuhan dan ketelitian kita dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi. Alhamdulillah opini WTP masih bisa kita pertahankan,” kata dia. Anas menambahkan, prestasi meraih opini WTP lima kali beruntun akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Sebab, auditor BPK akan menerapkan standar yang lebih kepada daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP berulang-ulang.

“Bila sebelumnya jika ada kesalahan sedikit masih bisa ditoleransi, namun sekarang toleransinya lebih ketat. Ini memaksa kita juga lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsuddin, menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat. Menurut Samsudin, keuangan daerah tidak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi masyarakat.

“Ini terus menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Akuntabilitas dan transparansi APBD serta kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah. Sesuai pesan Pak Bupati,” pungkasnya. (radar)

loading...