Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Pemkab Siap Dirikan BPR Syariah

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Untuk Mendorong Kredit Mikro UMKM
BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi Berencana mendirikan PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Bumi Blambangan. Pendirian lebaga keuangan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mendorong penyalunran kredit mikro kepada masyarakat semakin optimal. Sebelum pendirian BPR Syariah di lakukan, pemerintah kini tengah membahas produk hukum yang bakal menjadi landasan hukum pembentukan PT. BPR Syariah tersebut.

Tahap awal pembentukan peraturan tersebut pun telah dilalui, yakni melalui rapat paripurna penyampaian nota penjelasan bukti atas diajukannya raperda pendirian PT BPR Syariah dalam paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD, Ismoko, tersebut diselenggarakan di kantor DPRD Banyuwangi, kemarin (9/3). Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan pembentukan BPR Syariah diharapkan mampu menaikkan derajat perekonomian masyarakat Banyuwangi.

“Dengan pendirian PT BPR Syariah ini, intervensi daerah untuk mendorong kredit mikro bisa tumbuh optimal,” ujarnya. Dikatakan, modal dasar PT BPR Syariaah tersebut sebesar Rp 2 Miliar yang terbagi dalam 20 ribu lembar saham. Artinya, masing-masing lembar saham senilai Rp 100 ribu. Dari modal dasar sebesar Rp 2 miliar tersebut, 99 persen di antaranya alias Rp 1,98 miliar merupakan modal pemerintah. Sedangkan satu persen sisanya, yakni Rp 20 juta merupakan modal pihak ketiga. Dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Anas mengatakan, rencana mendirikan PT BPR Syariah didasari sejumlah pertimbangan.

Beberapa pertimbangan tersebut antara lain, pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kabupaten berjuluk Sun rise of java ini luar biasa pesat. Selain itu, penyaluran kredit perbankan di Bumi Blambangan pada tahun 2014 mencapai Rp 13 triliun lebih. Tidak hanya itu, berdasar data Bank Indonesia (BI), kata Anas, kredit produktif di Banyuwangi mencapai 70 persen, sedangkan kredit yang digunakan untuk keperluan bersifat konsumtif hanya sekitar 20 persen.

Dari sini maka, duit pemkab kan banyak. Selama ini duit pemkab kita titipkan di perbankan untuk mendorong perkreditan. Kita ingin mempercepat pembangunan di Banyuwangi dengan keterlibalan pemkab dalam pendirian bank,” kata dia. Dengan berdirinya PT BPR Syariah, imbuh Anas, pemkab ingin menarik dana masyarakat di desa-desa yang selama ini tidak masuk ke bank konvensional. “Intinya, dengan BPR Syariah ini intervensi daerah untuk mendorong kredit mikro bisa tumbuh lebih optimal,” cetusnya.

Anas menggambarkan, berdasar pengalaman BPR Jatim, kredit bermasalah alias not performing loan (NPL) di sektor kredit mikro sebesar nol persen. Artinya, kredit mikro yang disalurkan BPR Jatim seluruhnya dapat dilunasi nasabah. “Kredit mikronya tidak ada yang tidak dilunasi,” bebernya.

Seperti diketahui, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun industri kecil dan menengah (IKM) kerap kali mengalami kendala kesulitan modal. Padahal, sektor tersebut cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dengan kemudahan akses permodalan, sektor UMKM dan IKM di Bumi Blambangan diharapkan terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,(radar)