PPDB Tahun Lalu Tersedia Lima Alternatif
BANYUWANGI – Alternatif pilihan sekolah bagi para pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem online tahun ini hampir dapat dipastikan akan berkurang. Pada PPDB tahun lalu, para pendaftar bisa mencantumkan lima alternatif pilihan sekolah. Namun, pada PPDB tahun ini, pendaftar hanya memiliki tiga alternatif pilihan sekolah. Tidak hanya itu, kini Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi juga akan melakukan pengetatan pagu.
Sebab, pada PPDB sebelumnya, banyak sekolah negeri yang tiba-tiba menambah pagu saat pendaftaran siswa baru sudah ditutup. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi kemarin (19/3).Dikonfirmasi usai mengikuti hearing, Sekretaris Dispendik Banyuwangi, Dwiyanto mengatakan, pada PPDB tahun ini alternatif pilihan pada PPDB jalur regular online hanya tiga sekolah.
Selain sistem online, sekolah juga bisa menggelar seleksi calon siswa baru dengan sistem mandiri. “Setelah sistem online berakhir, baru dilanjutkan dengan sistem mandiri,” ujarnya. Dispendik juga akan melakukan pengetatan pagu di masing-masing sekolah pada PPDB tahun ini. Menurut Dwi Yanto, jika pagu di suatu sekolah negeri sudah penuh, sekolah tersebut tidak diperkenankan menambah pagu lagi. “(Pagu) per rombongan belajar (rombel atau kelas) efektifnya 32 sampai 34 siswa.
Kalau perlu, sekolah dan komite sekolah membuat pakta integritas untuk tidak lagi menambah pagu,” cetusnya. Menurut Dwi Yanto, dengan adanya pakta integritas, sekolah tidak bisa menambah pagu apa pun alasannya. Sebab, tak jarang masyarakat menuntut agar sekolah negeri menambah pagu saat pendaftaran sudah ditutup. Dia mengimbau masyarakat tidak memaksakan diri menyekolahkan putraputrinya di sekolah negeri. “Kalau sekolah swasta selalu dijadikan alternatif terakhir, itu berarti tidak mendukung program kita yang selalu menjaga penguatan lembaga pendidikan swasta.
Padahal, di kota-kota besar, sekolah swasta justru menjadi alternatif pertama. Tinggal bagaimana mengubah stigma masyarakat bahwa sekolah swasta adalah pilihan kedua,” paparnya Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Zainal Arifin Salam me ngatakan, hearing tersebut di gelar atas permintaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA swasta Banyuwangi. Para anggota MKKS SMA swasta itu meminta bertemu dengan DPRD agar se kolah swasta diperlakukan sama dengan sekolah negeri.
Menurut Zainal, SMA swas ta juga menuntut ada nya transparansi dalam pe nge lolaan Biaya Operasional Seko lah (BOS). Sebab, mulai Juli mendatang, BOS untuk se kolah tingkat SMA su dah di laksanakan. Tidak hanya itu, puluhan anggota MKKS SMA swasta juga meminta pagu sekolah pada PPDB tahun 2013 mendatang dilakukan dengan baik. “Kami, Komisi IV DPRD anyuwangi, siap meng awal itu.
Tujuannya, agar ti dak terjadi kecemburuan di bi dang pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swas ta,” tegasnya. Sementara itu, Ketua MKKS SMA Swasta Banyuwangi, Anton Sunartono meng ung kapkan, PPDB tahun lalu menga kibatkan sekolah-sekolah swas ta “berduka”. Sebab, kala itu sekolah swasta nyaris kehabisan sis wa akibat sistem PPDB yang tidak berpihak kepada lembaga pendidikan swasta. Dikatakan, pihaknya datang ke kantor DPRD untuk meminta para wakil rakyat tersebut betulbe tul memantau PPDB.
“Sistem online mengakibatkan sekolah swasta terpuruk,” sesalnya. Anton mencontohkan, pada PPDB tahun lalu jumlah pendaftar di SMA 17 Agustus 1945 Banyuwangi mencapai 180 orang. Namun, dari jumlah tersebut, ternyata siswa yang “lepas” mencapai 50-an orang. “Ka rena calon siswa yang men daftar di SMA 17 Agustus 1945 diambil lagi oleh sekolah negeri. Sebab, sekolah negeri juga kekurangan siswa. Itu yang me nyebabkan jumlah siswa di sekolah swasta semakin ber kurang,” pungkasnya. (radar)
