GLENMORE – Pelaksanaan verifikasi partai politik (parpol) di Banyuwangi mulai menimbulkan masalah. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Glenmore.
Moh. Azis yang mengaku sebagai sekretaris Ranting Partai Gerindra Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, ternyata juga memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Bukan saya, tapi istri saya (Samsia) yang memiliki KTA PKB,” kata Azis ditemui di rumah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Glenmore, Busairi Kok bisa begitu?
Menurut Azis, beberapa waktu lalu dia bersama istrinya didatangi seseorang yang mengaku sebagai pe ngurus Nahdlatul Ulama (NU) dan hendak mendata warga NU. Karena merasa sebagai warga NU, dia dan istri akhirnya ber sedia mengisi formulir pendataan dan difoto. “Tapi kemarin ada yang ngantar ke rumah, katanya KTA-nya jadi.
Setelah saya lihat ternyata bu kan KTA NU, tapi KTA PKB,” ujarnya. Siapa yang mengantarkan KTA PKB tersebut? Azis mengaku tidak tahu. “Sebab, waktu mengantarkan, saya pas tidak di rumah,” ungkapnya. Begitu tahu ternyata yang disampaikan adalah KTA PKB, Azis langsung melapor kepada Ketua PAC Gerindra Glenmore, Bu sairi.
Dia juga membuat surat pernyataan bahwa dirinya merasa ditipu atas pembuatan KTA PKB tersebut. “Saya adalah pe ngurus ranting Gerindra,” demikian penegasan dalam surat tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua PAC Gerindra Glenmore, Busairi, mengaku sudah berkon sultasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerindra Banyuwangi.
Sebab, di khawatirkan ada kaitannya dengan proses verifikasi parpol. Kalau begini caranya akan mengganggu proses verifikasi,” tandasnya. Selain melapor ke DPC Gerindra, Busairi juga mem persiap kan diri untuk mengambil langkah hukum atas dugaan penipuan tersebut.
Saya masih berkoordinasi dengan DPC. Kalau memang perlu, saya akan lapor polisi,” tutur pria berbadan gemuk tersebut. Sementara itu, Ketua PAC PKB Glenmore, Kurdi Ismail, ketika di konfirmasi terkait masalah tersebut mengaku bahwa pendataan KTA PKB dilakukan secara terbuka melalui masing-masing ranting.
Terkait kepemilikan KTA PKB oleh pengurus Partai Gerindra, dia mengaku tidak tahu. “Yang jelas, saat pendataan ada formulir yang harus diisi dan di situ jelas tertulis bahwa itu formulir PKB bukan NU,” tu turnya. Semestinya, lanjut Kurdi, bila merasa sebagai pengurus atau anggota partai lain, yang bersangkutan menolak mengisi formulir tersebut.
Bahkan, kalau perlu ketika menerima KTA PKB, mestinya kan langsung dikembalikan. Wong KTA PKB sudah dibuat Maret lalu, kok baru sekarang di permasalahkan,” tandasnya. (radar)
