PESANGGARAN – Lagi-lagi pengelolaan wisata unggulan Banyuwangi kembali mendapat isu miring. Kali ini beredar kabar munculnya tiket liar atau pungutan di Pulau Merah di luar ketentuan yang berlaku. Eko Suhendro, salah satu anggota Pokmas Pulau Merah, menyatakan yang terjadi bukan penjualan tiket palsu melainkan pengelolaan penitipan sepeda di luar kelola Wisata Pulau Merah.
Hendro menjelaskan, Pihak Perhutani selaku pemilik lahan tersebut menjelaskan bahwa aktivitas pengelolaan penitipan ini untuk mengantisipasi keamanan sepeda yang berada di luar area kelola wisata, “Untuk mengantisipasi kejahatan, masyarakat diberdayakan penitipan sepeda,” ucapnya menirukan ucapan Widodo selaku Asisten Perhutani (Asper) Wilayah Sukamade.
Menurut Hendro, aktivitas ini sebenarnya secara logika juga bisa mengamankan kendaraan pengunjung yang ada di luar pagar wisata. Namun, Disayangkan hal itu belum dikoordinasikan dengan pihak Pokmas Wisata yang selama ini mengelola wisata termasuk persoalan parkir.
“Secara logika, tindakan pak Asper ini masuk akal. Di sisi lain mungkin cuma tidak ada koordinasi, itu yang saya tahu,” jelasnya. Endro mengungkapkan, pihaknya tidak berkomentar banyak terkait ha lini. Namun, dari info yang dia ketahui, Kejadian tersebut, kini telah menjadi perhatian pihak berwenang setempat karena bisa memunculkan dugaan pungutan liar.
“Keamanan setempat sudah memberi perhatian, Itu indikasinya pungli,” jelasnya. Endro menyatakan, adanya jasa penitipan sepeda berbayar di luar pengelolaan Pokmas ini secara umum tidak merugikan pihaknya.
Hal ini karena kegiatan tersebut dilakukan di luar pagar wisata. Namun, pihaknya berharap kegiatan semacam itu bisa dikoordinasikan. Apalagi jika pihak tertentu berkeinginan membentuk kelompok baru yang juga berkepentingan dengan pengelolaan wisata.
“Pokmas tidak dirugikan, karena itu di luar kelola wisata. Namun kalau muncul kelompok baru, kekhawatiran saya nanti muncul gap di bawah,” ucapnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai hal ini. Widodo selaku Asperwil Sukamade Perhutani Banyuwangi Selatan menjelaskan, upaya yang dilakukan warga tersebut tidak lain semata–mata untuk kepentingan pengamanan kendaraan pengunjung yang berada di luar pagar.
“Inisiatif masyarakat untuk antisipasi keamanan,” jelasnya. Terkait besaran uang yang dikenakan kepada pengunjung, dia mengaku tidak tahu menahu. Dai juga menegaskan kegiatan tersebut bukan perintah darinya namun pihaknya juga tidak melarang.
“Saya nariknya malah tidak paham, Mas. Jadi melarang tidak, memerintah juga tidak,” jelasnya. Camat Pesanggaran Didik Joko Suhono menjelaskan hal ini merupakan salah paham dalam pengelolaan saja. Namun, dia menegaskan, sudah berkoordinasi dengan pihakpihak bersangkutan dan akan membicarakan hal ini dengan baik-baik.
“Yang satu pengelola wisata. Yang satu produksi. Sama-sama Perhutani. Setelah Lebaran kita duduk bersama,” ucapnya. (radar)
