Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

PKB Tunggu Putusan MK, Golkar mulai Lobi

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Sikapi Perubahan Sistem Pemilihan Pimpinan DPRD

BANYUWANGI – Menyusul disahkannya revisi Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) oleh DPR RI, mendapat reaksi berbeda partai politik (parpol) di Banyuwangi. Ada pihak yang mengaku  masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada pula yang mengaku mulai melakukan lobi-lobi dengan partai politik lain. Dalam UU MD3 yang disahkan DPR RI Selasa malam (8/7), terjadi perubahan mekanisme pemilihan pimpinan dewan.

Sebelumnya, pimpinan dewan ditentukan sesuai asas proporsionalitas, yakni parpol peraih kursi terbanyak otomatis mendapat jatah ketua DPR dan tiga parpol peraih kursi terbanyak berikutnya mendapat jatah wakil ketua dewan. Namun, setelah ditetapkannya RUU MD3 pengganti UU Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, penetapan pimpinan dewan ditentukan dengan mekanisme pemilihan dengan sistem paket.  

Wakil Ketua I DPC PKB Banyuwangi, Zainal Arifin Salam mengatakan, pihaknya belum melakukan lobi-lobi politik dengan partai lain.“Kita lihat dulu bagaimana keputusan mahkamah konstitusi (MK). Karena UU tersebut saat ini masih diajukan ke MK,” ujarnya kemarin (11/7). Apalagi, imbuh Arifin Salam, partai politik (parpol) pemenang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 di Banyuwangi, yakni PDIP dan PKB saat ini berada dalam satu gerbong koalisi.

Gerbong koalisi yang dimaksud adalah koalisi mendukung pasangan calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Kalau ternyata MK memutuskan UU MD3 itu berlaku, ya kita ikuti saja,” cetusnya. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuangi, Ismoko mengatakan, karena berdasar UU MD 3 yang baru disahkan tersebut pemilihan pimpinan dewan dilakukan secara langsung, maka pihaknya langsung melakukan beberapa langkah yang diperlukan.  

Ismoko mengaku telah melakukan lobi-lobi politik dengan parpol atau pun fraksi lain di DPRD Banyuwangi. Menurut Ismoko, lobi politik diperlukan karena calon pimpinan DPRD harus memiliki dukungan dari parpol-parpol lain. Meski demikian, Ismoko mengaku untuk sementara lobi-lobi yang dilakukan masih belum maksimal. “Pembicaraan santai, sudah kita lakukan.Lebih lanjut kita menunggu petunjuk dari pusat,” bebernya. (radar)