BANYUWANGI – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se- Banyuwangi menggelar unjuk rasa kemarin (29/4). Mereka menuntut transparansi nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pemkab dan investor yang menanamkan modal di Banyuwangi. Awalnya, para pendemo mendatangi kantor bupati di Jalan A. Yani, Banyuwangi.
Di lokasi tersebut, para mahasiswa ditemui Kabag Pemerintahan Anacleto Da Silva dan beberapa pejabat lain. Selanjutnya, rombongan demonstran mendatangi kantor DPRD Banyuwangi. Di kantor dewan, pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Adil Achmadiyono; Wakil Ketua Komisi I, Khusnan Abadi; dan anggota dewan Made Cahyana Negara. Para mahasiswa menilai transparansi MoU sangat diperlukan. “Aliansi Pengurus Komisariat PMII se-Banyuwangi menuntut transparansi MoU pemkab dan investor terkait syarat, ketentuan, manfaat, dan perizinan perindustrian,” ujar koordinator aksi, Fuad.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWR). Sebab, beberapa item dalam perda tersebut bertentangan. Salah satunya Pasal 7 ayat (2) huruf F dan Pasal 7 ayat (2) J dan K. Di Pasal 7 ayat (2) huruf F disebutkan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah bagian perindustrian. Pasal 7 ayat (2) huruf J dan K mengatur kawasan lindung dan rawan bencana alam.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dari sekitar Rp 1,08 juta menjadi Rp 1,5 juta. “Beberapa waktu lalu kami menggelar workshop. Dalam workshop itu terungkap penghasilan Rp 1,08 juta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang masih bujangan. Mereka yang sudah berumah tangga, upah sebesar itu tidak cukup,” papar Fuad. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Adil Achmadiyono mengatakan, aspirasi para mahasiswa itu akan dijadikan bahan kajian dewan. Adil menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang mengawal dan mencermati pembangunan di Banyuwangi. (radar)
