Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
Sosial  

PPI Selat Bali Ancam Mogok

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Sejumlah-karyawan-PT.-PBS-mendatangi-kantor-DPRD-kemarin.-Mereka-mendesak-manajemen-dan-direksi-PBS-memenuhi-hak-hak-karyawan,-termasuk-gaji-dua-bulan-yang-belum-terbayarkan.

Pansus Terbentuk, DPRD Segera Panggil Manajemen PT PBS

BANYUWANGI – Permasalahan yang mendera PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) benar-benar disikapi serius jajaran DPRD Banyuwangi. Para anggota dewan merealisasikan rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan “segudang” persoalan yang membelit  perusahaan pengelola dua kapal aset Pemkab Banyuwangi  tersebut.

Sesuai rencana, pembentukan pansus dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna internal dewan di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (15/6). Sesuai prediksi, anggota DPRD asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yakni Naufal  Badri, dipercaya menduduki posisi ketua pansus penyelesaian permasalahan PT. PBS.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ismoko, mengatakan berdasar hasil rapat paripurna internal, para anggota DPRD Banyuwangi sepakat menunjuk Naufal Badri sebagai ketua pansus. Posisi wakil ketua pansus dipercayakan kepada politikus Partai Demokrat  (PD), Handoko.

Anggota pansus terdiri atas delapan anggota asal lintas fraksi di DPRD Banyuwangi, antara  lain Salimi dan Eko Hariyono (PDIP), Khusnan Abadi dan Susiyanto (PKB), Sofiandi Susiadi  dan Ruliyono (Golkar), Basuki  Rachmat (Hanura), dan Basir Khadim (PPP).

“Pansus diberi waktu 30 hari untuk melakukan tugasnya,” kata Ismoko. Ismoko menambahkan, pansus penyelesaian permasalahan PT. PBS DPRD Banyuwangi memiliki tiga agenda penting. Agenda utama, pansus fokus pada penyelamatan  agar PT. PBS berjalan  baik.

“Selain itu, pansus diharapkan mampu melakukan penanganan masalah tenaga kerja PT. PBS, serta evaluasi kinerja direksi dan komisaris PT. PBS. Setelah 30 hari diharapkan sudah ada  rekomendasi pansus terkait tiga permasalahan itu,” cetus politikus  Partai Golkar tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Pansus Penyelesaian Permasalahan PT. PBS, Naufal Badri, mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai langkah  demi menyelamatkan PT. PBS. “(PT. PBS) ini sejarah pemkab memiliki usaha di bidang pelayaran  dan dapat menambah PAD.

Selain itu, uang rakyat yang masuk ke sana harus bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka PT. PBS harus diselamatkan,” ujarnya. Menurut Naufal, salah satu langkah yang akan dilakukan, antara lain pansus akan memanggil manajemen PT. PBS. Pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan kondisi terkini perusahaan  tersebut.

“Sebab, kalau kita tidak tahu kondisi terkini PT.  PBS, kita juga tidak akan tahu langkah-langkah apa yang bisa  dilakukan untuk menangani  permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut,” ujar adik kandung mantan bupati Samsul  Hadi tersebut.

Masih menurut Naufal, mengusung misi penyelamatan, fokus lain pansus yang di pimpin adalah menangani permasalahan puluhan karyawan PT. PBS yang tidak digaji selama beberapa bulan  terakhir. Bukan itu saja, pansus juga bakal mengamati perlutidaknya evaluasi jajaran direksi  dan manajemen PT. PBS.

“Berbagai  langkah akan kita lakukan, mulai terjun langsung ke lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, dan bisa juga bekerja sama dengan auditor independen untuk melakukan audit terhadap PT. PBS,” pungkasnya.

Sementara itu, sesaat sebelum rapat paripurna pembentukan  pansus PT. PBS digeber, puluhan karyawan perusahaan pelayaran tersebut ramai-ramai mendatangi kantor DPRD Banyuwangi. Para karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja PT. PBS itu juga mendapat massa tambahan dari Pergerakan Pelaut Indonesia  (PPI) Selat Bali.

Di kantor wakil rakyat, para demonstran itu membentangkan sejumlah spanduk bernada desakan agar manajemen dan direksi PT. PBS memenuhi hak-hak mereka. Selain itu, ada pula spanduk yang berisi ejekan bahwa PT. PBS selama ini menjadi sarang koruptor.

“Jika hak-hak karyawan PT. PBS tidak dipenuhi, PPI Selat  Bali akan melakukan mogok  kerja,” teriak salah satu orator. Seperti diberitakan kemarin, rencana DPRD Banyuwangi membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah  yang mendera PT. Pelayaran   Banyuwangi Sejati (PBS) ternyata  bukan sekadar gertak sambal.

Sebaliknya, pansus tersebut nyaris dipastikan segera terbentuk. Bahkan, anggota dewan yang digadang-gadang bakal memimpin pansus PT. PBS sudah mulai mengerucut. Informasi yang berhasil dikumpulkan Jawa Pos  Radar Banyuwangi di lingkungan DPRD Banyuwangi, posisi strategis itu bakal diduduki politikus Gerindra, Naufal Badri.

Sumber di internal DPRD Banyuwangi menyebutkan, nama Naufal  mencuat ke permukaan sebagai salah satu kandidat ketua pansus  PT, PBS didasari sejumlah pertimbangan. Selain dinilai  mengetahui detail PT. PBS, politikus  yang satu itu juga dinilai memiliki  kedekatan emosional dengan  perusahaan pengelola dua kapal  landing craft tank (LCT) milik Pemkab Banyuwangi tersebut.

Naufal dinilai memiliki kedekatan emosional dengan PT. PBS lantaran dia adik kandung mantan bupati Samsul Hadi. Sebagaimana diketahui, semasa menjabat Bupati Banyuwangi, Samsul merintis pembelian dua  kapal yang hingga kini telah memberikan sumbangan signifikan  pada pendapatan asli daerah  (PAD) Banyuwangi itu.

“Meskipun  secara resmi pansus PT. PBS belum terbentuk, tapi Pak Naufal menjadi calon kuat ketua pansus tersebut,” ujar salah satu anggota  dewan yang enggan namanya dikorankan.(radar)