BANYUWANGI – Sebanyak 72 anggota panitia pe ngawas kecamatan (panwascam) dilantik di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Ba nyuwangi, kemarin (11/3). Pasca pelantikan, para anggota panwascam me miliki tanggung jawab besar dalam me ngawal proses demokratisasi sejak proses Pe milihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 hingga pu tusan akhir hasil pesta demokrasi lima ta hunan tersebut.
Sementara itu, pelantikan panwascam yang di pimpin ketua Panitia Pengawas Pe milihan Umum (Panwaslu) Banyuwangi, Rorry Desrino Purnama, itu dihadiri Bupati Abdullah Azwar Anas; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi Syamsul Arifin; Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Adil Achmadiono; dan para camat. Ketua Panwaslu Banyuwangi Rorry mengatakan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Anggota panwascam harus mengetahui visi dan misi lembaga pengawas pemilu, di antaranya memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara taat asas dan taat aturan, memperkuat integritas pengawas pemilu, dan mengawal integritas penegakan hukum pemilu. “Anggota panwascam juga harus me ningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu dan mendorong pengawasan berbasis masyarakat sipil,” ujarnya.
Menurut Rorry, dilantiknya ang gota Panwascam se-Banyuwa ngi itu diharapkan mampu me ngawal proses demokratisasi de ngan cara meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu sampai putusan akhir hasil pemilu ter sebut. “Sehingga, apa yang men jadi tujuan demokrasi dapat terwujud,” harapnya. Rorry menambahkan, anggota panwascam harus sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan Panwaslu Banyuwangi terkait langkah teknis yang perlu dilakukan.
Sementara itu, Bupati Anas ber pesan kepada anggota panwascam yang baru dilantik agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini para camat. “Jika koordinasi dilakukan dengan baik, insyaallah konflik saat pemilu akan berkurang,” cetusnya. Anas mengaku, pemkab siap menjadi supporting system dalam upaya pelaksanaan pemilu menjadi lebih baik. Dia mengingatkan, pada pemilu mendatang, jumlah pemilih rasional akan meningkat.
Seluruh penyelenggara pemilu juga harus mewaspadai tren pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Dalam Pilgub Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut), begitu besar jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Itu menjadi tantangan demokrasi di masa mendatang. Karena itu, pendidikan politik sejak dini mutlak diperlukan,” pungkasnya. (radar)
