BANYUWANGI – Merasa tidak dianggap sebagai guru di sekolahnya, kemarin (24/8) puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pendidik tidak tetap (PTT) dari SMKN 1 Kalipuro mengadu ke kantor DPRD. Sudah empat tahun lamanya para pengajar ini mengabdikan diri, namun mereka merasa tidak ada perhatian dari pemerintah.
Bahkan, sampai saat ini mereka tidak memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk memperjelas status mereka. Setelah sekolah melakukan pembangunan, para GTT dan PTT ini tersingkir dengan semakin berkurangnya jam mengajar bagi mereka. Kedatangan para pengajar kemarin diterima langsung oleh anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi.
Setelah selesai menyampaikan unek-uneknya, para GTT dan PTT kemudian pulang. Arifin Salam, Ketua Komisi IV DPRD mengatakan, tuntutan para guru ini adalah Ingin diperjelas statusnya. Rencananya Rabu besok (26/8) dirinya akan memanggil Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Nanti kita carikan solusinya karena mereka secara tidak langsung adalah guru perintis di SMKN 1 Kalipuro,” terangnya. Hendro, salah seorang GTT menegaskan, jika Dirinya tidak meminta muluk-muluk dengan dijadikan PNS.
Dirinya hanya ingin pemerintah memperhatikan mereka yang sejak awal ikut merintis sekolah tersebut. Saat ini, selain jam mengajar mereka dikurangi banyak PNS yang diletakkan di sana. Sehingga secara perlahan mereka pun tersingkir.
“Kita tidak tahun kenapa NUPTK Kita tidak terbit, entah karena moratorium atau PP no 48 tahun 2005, tapi yang jelas kami inta perhatian, karena dulunya kamilah yang pertama kali di sana. Kami minta solusi,” tegasnya.
Jumlah GTT dan PTT yang tidak jelas statusnya, menurut Hendro, mencapai 11 orang. Namun, jumlahnya bertambah seiring semakin besamya sekolah yang mengajarkan teknik pelayaran itu. (radar)
