Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Raih Penghargaan Kinerja Terbaik

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

JAKARTA – Penghargaan demi peng hargaan terus diraih rakyat Banyuwangi. Setelah menerima penghargaan bidang investasi dan gizi tingkat Jawa Timur, Bupati Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan tingkat nasional dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (29/1). Penghargaan yang diterima Bupati Anas itu adalah peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan (AKIP) 2014.

Tahun 2013 lalu, Banyu wangi mendapat penghargaan yang sama dengan nilai C. Tahun2014 ini, penghargaan yang sama didapatkan kembali dengan nilai yang lebih baik di banding tahun lalu, yakni nilai CC. Dalam evaluasi AKIP ini, Kemenpan dan RB membagi dalam beberapa kategori, yaitu kategori AA (memuaskan), kategori A (sangat baik), kategori B (baik), kategori CC (cukup baik/memadai), kategori C (agak kurang), dan kategori D (kurang).

Dengan penghargaan kategori CC yang diterima Banyuwangi ini, maka peringkat Banyuwangi naik menjadi cukup baik dari sebelumnya agak kurang.  Menteri Azwar Abubakar mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja itu dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Hal itu dilakukan dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas akun tabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah dan melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

“Tujuannya dalam rangka mencapai salah satu sasaran reformasi birokrasi, yakni terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berorientasi hasil atau out comes oriented,” katanya. Evaluasi akuntabilitas kinerja meliputi review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, as pek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta  aspek capaian kinerja output dan outcome, serta kinerja lain.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di tuangkan dalam laporan hasil evaluasi (LHE) yang di dalamnya memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Rekomendasi itu merupakan masukan dan apresiasi atas kesungguhannya dalam menerapkan manajemen pemerintah berbasis kinerja dan berorientasi hasil bagi kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai akuntabilitas kinerja yang baik mengindikasikan instansi pemerintah telah merencanakan target kinerja dengan baik, menyelaraskan apa yang di anggarkan dengan apa yang di rencanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, dan telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Muatan evaluasi akuntabilitas kinerja itu dilakukan tidak hanya berdasar desk evaluation dari LAKIP, tapi juga di lakukan melalui penilaian di lapangan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan yang berbaris kinerja pada pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota telah dijalankan. Pa da tahun 2014 ini target kinerja yang baik ditetapkan sebesar 80 per sen. Capaian akuntabilitas kinerja yang baik secara nasional (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) pada tahun 2011 baru mencapai 37,33 persen Perkembangan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/ kota masih lambat.

Tahun 2009 yang berpredikat baik (CC ke atas) 1,16 persen menjadi 4,26 persen di tahun 2010, dan 12,78 persen pada tahun 2011. Tahun 2011 ada satu pemerintah kota mendapat predikat “B”, 21 pemerintah kabupaten/kota mendapat predikat “CC”, 92 pemerintah kabupaten/kota mendapat predikat “C”, dan 65 pemerintah kabupaten/kota mendapat predikat “D”.

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/ kota, kata Azwar, telah berjalan dengan baik. Semua itu dapat terwujud karena ada peningkatan komitmen para bupati/wali kota dan pimpinan instansi atas peningkatan akun tabilitas organisasi. “Komitmen pimpinan untuk penguatan dan peningkatan akun tabilitas kinerja harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan secara terus-menerus,” harap Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan dan RB, Gatot Sugiharto, dalam siaran persnya. (radar)