- Polisi-TNI Kawal Ketat Pendistribusian BBM ke SPBU
BANYUWANGI – Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pecah di Banyuwangi kemarin. Demo kali ini sedikitnya diikuti 1.000 orang. Pendemo berasal dari kader PDI Perjuangan, Partai Hanura, aktivis PMII Cabang Banyuwangi, dan para buruh dari Muncar.
Partai Gerindra tak mau kalah. Mereka juga ikut menggelar aksi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM mulai 1 April 2012 itu. Hanya saja, partai bentukan mantan Pangkostrad Letjend (pur) Prabowo Subianto itu memilih menggelar mimbar bebas di depan sekretariatnya di Jalan Agus Salim.
Penolakan rencana kenaikan harga BBM itu dimulai hampir serentak pukul 09.30. Para kader PDIP, Partai Hanura, dan buruh Muncar, bergerak dari sekretariat DPC PDIP Banyuwangi di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Mereka long march menyusuri Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Adi Sujtipto, menuju kantor pemkab dan gedung DPRD.
Hampir bersamaan dengan para kader partai politik (parpol) dan buruh, sekitar 100 aktivis PMII cabang Banyuwangi juga bergerak dari sekretariatnya di Jalan Agus Salim menyusuri Jalan Adi Sutjipto dan Jalan Ahmad Yani menuju kantor bupati Banyuwangi.
“Menaikkan harga BBM akan merusak urat nadi rakyat,” sebut Ketua PMII Cabang Banyuwangi, Dalail Choirot. Puas menggelar orasi di depan kantor bupati, para aktivis PMII bergerak menuju gedung DPRD di Jalan Adi Sutjipto untuk bergabung dengan para kader PDIP, Partai Hanura, dan para buruh Muncar.
Di halaman barat DPRD, secara bergantian mereka menggelar orasi di atas truk. “Bila pemerintah tetap menaikkan harga BBM, rakyat akan semakin miskin,” orasi Geger Setiyono, salah satu aktivis buruh Muncar. Tokoh gaek FPDIP DPRD Banyuwangi, Sudjarwo Arkat, juga ikut berorasi. Dia menegaskan bahwa semua anggota fraksi PDIP menolak rencana kenaikan harga BBM. Bahkan, penolakan itu sudah menjadi keputusan DPP PDIP.
“Kita akan terus membela kepentingan rakyat, salah satunya menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya. Selain menggelar orasi, sejumlah perwakilan pendemo yang dipimpin Hermanto menggelar pertemuan dengan anggota DPRD di ruang khusus DPRD.
Hermanto yang sebenarnya juga ketua DPRD Banyuwangi itu mengajak para wakil rakyat ikut menandatangani penolakan rencana kenaikan harga BBM. “Hampir semua anggota DPRD sepakat menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” cetus Hermanto saat berorasi di atas truk.
Meski berlangsung damai, aparat kepolisian tidak mau kecolongan. Polres Banyuwangi menerjunkan lima kompi pasukan yang berasal dari anggota polres dan gabungan rayon. “Kita hanya melayani warga yang unjuk rasa,” cetus Kapolres AKBP, Nanang Masbudi.
Kapolres mengakui, secara umum demonstrasi berlangsung aman. Pihaknya berharap, masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi itu menahan diri dan tidak berbuat anarkis. “Semoga selama menyampaikan aspirasi terus aman seperti ini,” harapnya.
Meski aksi berlangsung aman, kapolres mengaku telah menempatkan sejumlah personelnya bersama anggota TNI di tempat-tempat vital, seperti SPBU, kantor Pertamina, dan pelabuhan. “Pengiriman pasokan BBM ke sejumlah SPBU juga kita kawal,” tegasnya.
Meski demikian, aksi turun jalan para kader PDIP, Partai Hanura, dan buruh, menolak rencana kenaikan harga BBM yang berlangsung damai itu sempat memanas. Saat pendemo berada di kantor Pemkab Banyuwangi, ternyata Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widiyatmoko tengah tidak ada di tempat.
Sebanyak 15 perwakilan pengunjuk rasa yang dipimpin Hermanto sempat menunggu di ruang lobi di lantai dasar Pemkab Banyuwangi. Ditunggu hingga 10 menit, tidak ada tanda-tanda bupati atau wakilnya muncul menemui. “Sebenarnya Pak Bupati atau yang mewakili mau menemui kami apa tidak,” cetus Hermanto sambil berdiri dari tempat duduknya.
Pernyataan Hermanto yang juga ketua DPRD Banyuwangi ini memicu kemarahan anggota lain. Mereka meminta Bupati Anas segera keluar menemui perwakilan pendemo. “Kalau memang tidak mau menemui, kami akan segera keluar saja,” sahut Ficky Septalinda, salah satu perwakilan pendemo.
Mendapat gertakan dua anggota DPRD, protokol dan humas pemkab sempat kelabakan. “Kami datang untuk mengajak bapak bupati dan wakil bupati ikut menandatangani penolakan kenaikan harga BBM,” jelas Hermanto. Setelah menunggu hingga 15 menit, Aiptu Iskandar selaku negosiator Polres Banyuwangi meminta 10 perwakilan. Mereka diajak bertemu pejabat yang mewakili Bupati Anas.
“Kami ini hanya 15 orang. Ini sudah perwakilan,” jelas Heksa, salah satu perwakilan pengunjuk rasa. Selanjutnya, para perwakilan pengunjuk rasa tersebut diajak ke ruang asisten administrasi, pembangunan, dan kesejahteraan
rakyat, Suhartoyo. Di ruang tersebut, asisten pemerintah Abdullah sudah menunggu. “Kami ingin bertemu bupati. Kalau bupati memang tidak mau menemui, ya sudah kita keluar saja,” cetus Hermanto sambil mengajak semua perwakilan keluar. (radar)
