BANYUWANGI – Untuk memaksimalkan pe nerimaan pajak lampu penerangan jalan umum (LPJU), Pemkab Banyuwangi melakukan kerja sama dengan PT PLN Distribusi Jawa Timur. Kerja sama itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Bupati Abdullah Azwar Anas dan Manager Area PLN Banyuwangi Parulian Noviandri di aula Rempeg Jogopati Kamis lalu (20/6).
Ruang lingkup kerja sama dengan PLN itu meliputi, memaksimalkan penerimaan pajak daerah dari LPJU. Kedua, menekan pengeluaran pembayaran rekening LPJU. Bupati Abdullah Azwar Anas, mengatakan, kerjasama dengan PLN diharapkan terjalin de ngan baik dan saling menguntungkan. “Target kami, lampu penerangan jalan umum bisa terealisasi semua. Kita buat lampu yang hemat energi,” ujar Bupati Anas.
Selama ini, penerimaan pajak daerah dari sektor LPJU belum maksimal.Demi me mak simalkan pe nerimaan pundi-pundi dari LPJU, maka harus menggandeng pi hak PLN. “Inti kerja sama itu, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pa jak daerah,” ujar Kabag Pemerintahan, Anacleto Da Silva. Tahun lalu, setoran pajak yang masuk ke kas daerah sekitar Rp 26, 198 miliar.
Pada ta hun 2013 ini, penerimaan pajak LPJU ditarget Rp 28, 356 miliar lebih. “Kita ingin pene rimaan pajak LPJU masuk se suai yang dibayarkan masyarakat. Kita kerja sama dengan PLN untuk melakukan pendataan,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tando W. Selain meningkatkan pe nerimaan pajak LPJU, ker ja sama itu bertujuan meng he mat pembayaran rekening LPJU.
Sejak tahun 2010 lalu, pemerintah daerah sudah menggunakan sistem meteisasi dalam pembayaran rekening LPJU. Walau sudah menggunakan sistem meterisasi, tapi masih ada tagihan abonemen. Sebelum tahun 2010, sistem pembayaran rekening LPJU menggu nakan abonemen. “Sampai se karang, masih ada tagihan rekening listrik dengan sistem abo nemen,” jelas Anacleto.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Arief Setiawan mengatakan, tagihan bulan terakhir rekening LPJU men capai Rp 1,7 Miliar. Sejatinya, anggaran yang tersedia da lam APBD hanya sekitar Rp 1,4 miliar. “Sejak Februari lalu ada kenaikan tarif dasar listrik hingga menyebabkan tagihan LJPU membengkak jadi Rp 1,7 miliar,” ungkapnya.
Manager Area PT PLN Banyuwangi Parulian Noviandri mengatakan, kerja sama dengan pihak Pemkab Banyuwangi sudah rutin dilakukan PLN. Kerja sama itu meliputi pemungutan dan penyetoran pajak LPJU dan pembayaran rekening listrik. “Perjanjian kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi dikembangkan untuk perluasan jaringan,” katanya. Melalui kerjasama ini, pihak PLN akan menyiapkan ja ringan daerahdaerah yang be lum ada jaringan listrik.
Pem kab Banyuwangi berperan mendata daerah mana yang akan dipasangi jaringan. Parulian mengungkapkan, saat ini rasio elektrifikasi listrik di Banyuwangi mencapai 85 persen. Itu meningkat di ban ding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah LPJU yang terpasang mencapai 9.500 titik. LPJU itu terpasang di seluruh jalan Desa, jalan kelurahan, Jalan kecamatan, dan jalan provinsi, ser ta jalan nasional. (radar)
