Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas “menantang” 51 kepala desa (kades) yang dilantik kemarin (11/12) untuk mewujudkan desa sehat. Kades diminta berperan aktif mengampanyekan budaya hidup sehat di wilayah masing-masing.
Menurut Anas, selama ini pemerintah lebih berfokus pada penanganan orang sakit, sedangkan pengelolaan orang sehat tidak optimal. Padahal, kunci pengelolaan kesehatan adalah pada peningkatan gaya hidup sehat.
“Itulah yang disebut paradigma sehat. Kepala desa harus mulai mengajak warganya memiliki gaya hidup sehat,” ujarnya saat melantik 51 kepala desa terpilih di Pendapa Shaba Swagata Blambangan, Banyuwangi.
Dikatakan, setiap kades memiliki sejumlah target kinerja yang harus dicapai. Namun yang menjadi prioritas utama saat ini adalah membuat program desa sehat. Salah satu caranya dengan menjadikan puskesmas menjadi mal pelayanan kesehatan.
Anas menambahkan, puskesmas juga harus menyediakan ruang khusus konsultasi kesehatan, mulai konsultasi gizi, sanitasi, hingga mengingatkan pentingnya olah raga. Sehingga masyarakat yang datang ke puskesmas bukan hanya untuk berobat, tapi konsultasi kesehatan.
“Artinya, orang ke puskesmas saat sehat, dia mengecek gizinya, konsultasi sanitasi. Saya akan beri reward ke Puskesmas yang kunjungan sehatnya lebih tinggi daripada kunjungan sakit,” kata dia.
Sementara itu, Kades Kepundungan, Kecamatan Srono, Tri Marvila menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk memfungsikan puskesmas tidak sekadar tempat berobat.
Menurut Tri, apa yang dipidatokan Bupati Anas ini benar karena sekarang banyak warga desa yang mulai terkena penyakit akibat pola gaya hidup yang tidak sehat. “Saya akan ajak puskesmas untuk lebih menyosialisasikan peningkatan pola hidup yang baik,” akunya.
Sekadar diketahui, di antara 51 kades yang dilantik kemarin, sebanyak 45 laki-laki dan enam perempuan. Setelah dilantik, mereka diwajibkan mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Pelatihan kades ini menyangkut tentang penguatan kelembagaan, penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.(radar)
