Dampak Larangan Operasi di Selat Bali
KALIPURO – Kapal landing craft tank (LCT) yang mangkrak ternyata tidak hanya aset milik Pemkab Banyuwangi. Selain LCT Putri Sri Tanjung 1, ternyata ada 11 kapal dengan jenis serupa yang bernasib sama. Mangkraknya sejumlah kapal jenis LCT itu merupakan dampak larangan kapal LCT beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI.
Bahkan, sebagian dari kapal LCT dibiarkan tidak terawat pemiliknya. Seperti kapal LCT Bhaita Caturtya. Hingga kemarin sore kapal satu itu sandar di lokasi sandar kapal di sekitar Pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi. Kapal satu itu tampaknya cukup lama tidak beroperasi.
Itu dilihat dari kondisi kapal tersebut yang sudah berkarat. Kapal tersebut parkir berdampingan dengan Kapal LCT Putri Sri Tanjung 1 yang belakangan dilelang meski tak laku. Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Selat Bali dan Lombok, Edi Susanto, menyebut ada sebelas kapal LCT yang dipaksa tidak beroperasi akibat larangan.
“Sudah lama tidak beroperasi,” ujarnya kemarin. Edi mengatakan, sebelas kapal LCT tersebut dikelola tujuh perusahaan berbeda. “Mestinya aturan larangan untuk kapal LCT perlu diatur ulang,” sebutnya. Menurut dia, adanya larangan kapal LCT beroperasi itu secara langsung mengakibatkan banyak pekerja yang menjadi pengangguran.
Berdasar data PPI, ada ratusan pekerja yang nasibnya tidak jelas setelah sebelas kapal LCT tersebut tidak beroperasi. “Ada lima ratusan yang menjadi pengangguran,” keluhnya. PPI, jelas dia, akan berusaha maksimal mengenai nasib para pekerja. Saat ini para pekerja belum menerima kepastian tentang masa depan.
“Tidak ada kejelasan nasib para pegawai dari kapal LCT itu,” bebernya. Sebetulnya, terang dia, persoalan tersebut telah diadukan ke DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu. Hanya, hingga saat ini belum ada solusi bagi para pekerja. (radar)
