BANYUWANGI – Dua tahun berturut-turut, Pemkab Banyuwangi mendapat kebi jakan moratorium pengangkatan calon pe gawai negeri sipil (CPNS). Padahal, di sisi lain, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun terus terjadi setiap tahun. Akibatnya, kini sejumlah pos jabatan di lingkungan Pemkab Banyuwangi tak terisi. Bupati Abdullah Azwar Anas mengakui Pem kab Banyuwangi mendapat kebijakan mo ratorium pengangkatan PNS sebanyak dua kali.
Akibatnya, saat ini lebih dari 90 jabatan di lingkungan pemerintahan yang dia pimpin tersebut kosong. Bahkan, menurut Anas, saat ini jumlah pos jabatan yang terancam kosong mencapai 110 unit. “Kita harus mengambil solusi lain agar pe kerjaan tetap bisa di-handle,” ujarnya saat dikonfi rmasi usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi Senin (9/9) lalu.
Bupati Anas menambahkan, pihaknya mengatasi kekosongan jabatan dengan cara menerapkan sistem teknologi informasi (information technology/IT). Dengan demikian, pelayanan publik tidak ter ganggu “Kekosongan jabatan itu kita atasi dengan sistem IT, sehingga pelayanan publik tidak ter ganggu,” kata dia. Menurut Anas, Pemkab Banyuwangi saat ini masih menghitung anggaran yang di gunakan untuk belanja pegawai.
“Pemerintah masih menghitung anggaran belanja pegawai. Mestinya persentase belanja pegawai tidak dipukul rata, tapi dibandingkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kan berbanding lurus dengan se jumlah pelayanan yang harus diberikan aparatur pemerintah,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kebijakan moratorium CPNS tersebut diberikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghentian sementara penerimaan PNS dilakukan mulai tingkat pusat hingga daerah. Lamanya moratorium tergantung berapa lama proses pembenahan kepegawaian di setiap jenjang pemerintahan yang mendapat ke bijakan moratorium tersebut. (radar)
