Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Siap Adendum PKS Pengelolaan PM

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

pksssBANYUWANGI – Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wisata Pulau Merah (PM) akhirnya bertemu Pelaksana tugas (Plt) Kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata (KP) Muhammad Yanuar Bramuda kemarin (5/3). Pertemuan itu berlangsung dalam rapat Hearing yang difasilitasi Komisi II DPRD.

Dalam pertemuan itu, warga secara gamblang menyampaikan uneg-unegnya yang sudah lama terpendam. Salah satu keluhan yang disampaikan kepada Bramuda adalah terkait keputusan Pemkab Banyuwangi yang tidak melibatkan pokmas dalam penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perhutani.

Selain itu, pokmas juga menanyakan langsung tentang dana hasil pengelolaan wisata PM yang diterima Pemkab Banyuwangi. Selama ini pokmas menuding penerimaan dana pengelolaan wisata PM tidak transparan. Apalagi, pembagian pendapatan dengan masyarakat sangat timpang. Sebelumnya, warga mendapat jatah 50 persen, tapi saat ini hanya 10 persen.

“Setelah pertemuan di Kecamatan Pesangaran kita sempat bertanya tentang jumlah dana dan ke mana larinya. Tetapi, malah dijawab itu bukan urusan kami. Kami minta hearing ke DPRD,” kata Fendi Aditya, sekretaris Pokmas wisata Pulau Merah. Tidak hanya itu, pokmas minta ada adendum PKS yang sudah diteken Pemkab Banyuwangi dengan pihak perhutani. warga minta di libatkan langsung dalam proses penyusunan PKS itu sebelum di tandatangani.

Bramuda yang angkat bicara setelah perwakilan pokmas menyampaikan uneg-unegnya mengatakan, keputusan penandatanganan PKS itu dilakukan dalam proses yang singkat. Saat itu item melibatkan pokmas dalam PKS itu memang belum ada. Menurut Bram, setelah tiga bulan dari pelaksanaan PKS itu, Dinas KP bersama Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Perhutani jatim akan melakukan evaluasi. “Jika memang yang memiliki lahan mau melakukan adendum, ya kita tidak ada masalah.” ujar Bramuda.

Bram juga menjelaskan bahwa dana dari pengelolaan wisata PM masuk ke rekening kas daerah di Bank Mandiri. Dalam kesempatan itu perewakilan Dinas Pendapatan (Dispenda) menjelaskan secara detail uang yang masuk ke kas daerah itu. Manajer Operasi KBM Wisata dan Jasa Lingkungan Perhutani Jatim, Setyo Salindra Putri mengatakan, pihaknya sepakat PKS dilakukan adendum.

Menurut dia, dari awal pihaknya sudah mengetahui tidak adanya keterlibatan pokmas dalam PKS itu. Padahal yang bekerja di lapangan adalah masyarakat. Lantaran tidak mungkin langsung merevisi PKS, Setyo mengaku mengalokasikan biaya sendiri dari Perhutani untuk diberikan kepada pokmas. Dana itu diberikan pada Sabtu dan minggu. “Permasalahan ini harus segera diselesaikan, karena Perhutani akan melakukan investasi besar membangun Pulau merah,” ungkap Setyo.

Rencananya, Perhutani akan menanam investasi senilai Rp 9 miliar. Karena itu, kalau masih ada kendala sosial, rencana investasi itu tidak akan berjalan lancar. “Paling lambat minggu depan harus sudah ada keputusan yang dicapai antara kita dan Pemkab Banyuwangi. Kita siap melakukan adendum, karena memang sesuai Pasal 6 harus ada keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Marifatul Kamila berjanji akan menyampaikan hasil hearing itu kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, akan ada rekomendasi untuk melakukan pembahasan kembali PKS terkait pembagian pendapatan wisata Pulau Merah. Pihak pokmas memberi waktu maksimal satu bulan terkait kejelasan pendapatan Pulau Merah. “Kalau tidak jelas kita akan melakukan demo supaya bupati tahu kinerja bawahanya,” ancam Fendi. (radar)