BANYUWANGI – Tidak ingin kunjungan kerja (kunker) ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Ba-rat, bulan lalu dicap tanpa hasil, DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk membahas pariwisata kemarin (9/7). Beberapa pimpinan instansi terkait pariwisata dihadirkan dalam hearing tersebut.
Wakil rakyat menghadirkan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Perhutani, dan kepala Dinas Pendidikan (Dispendik). Dikonfirmasi usai memimpin he aring, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ismoko me ngatakan, pemkab sudah melakukan berbagai upaya un tuk me ma jukan pariwisata Bumi Blambangan.
“Salah satu contohnya, infrastruktur menuju Segi Tiga Berlian (Pantai Plengkung, Gunung Ijen, dan Pantai Sukamade, Red) sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se besar Rp 13 miliar dan di targetkan selesai tahun ini,” ujarnya. Menur ut Ismoko, hear ing ter sebut juga mengundang pihak Taman Nasional (TN) lantaran beberapa objek wisata di Banyuwangi berada di wilayah kerja TN.
“ Ternyata bupati sudah mengirim surat ke Kementerian Kehutanan untuk mem buat MoU (Memorandum of Understanding) terkait pengelolaan objek wisata ter sebut,” paparnya. Ismoko menjelaskan, ke putusan menghadirkan kepala Dis pendik dalam hearingitu di landasi keinginan beberapa pi hak agar kesenian asli Banyuwangi dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah.
“Hasilnya, pihak Dispendik menyambut baik usul tersebut. Namun, Dis budpar harus menentukan kesenian apa yang akan di ma sukkan dalam mulok tersebut,” terangnya. Ismoko mengakui, masih ada kelemahan dalam hearing tersebut. sebab, pihaknya tidak meng hadirkan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo). “Padahal, Dishubkominfo sangat berkompeten dalam hal ini. Tetapi, kita tetap berupaya berkoordinasi dengan instansi tersebut,” pungkasnya. (radar)
