BANYUWANGI – Tim reformasi birokrasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) RI berkunjung ke Banyuwangi kemarin (5/6). Kedatangan tim itu untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Banyuwangi. Tim dipimpin Asisten Deputi Program dan Pengawasan Reformasi Birokrasi, Bambang Dayanto. Dalam kunjungan itu, mereka mengisi acara lokakarya “Penguatan Roadmap Reformasi Bi rokrasi Kabupaten Banyuwangi” di Aula Rempeg Jogopati .
Dalam lokakarya itu, Bupati Anas, Sekkab Slamet Kariyono dan semua pimpinan SKPD hadir mengikuti acara hingga tuntas. Supervisi reformasi birokrasi disampaikan, Bambang Dayanto dan Dr Riyant Nu gro ho. Tidak semua daerah mendapat supervisi tim Reformasi Birokrasi Kemen PAN & RB RI. Pemkab Banyuwangi mendapat perlakuan istimewa karena masuk dalam tiga kabupaten di Indonesia yang menjadi daerah percontohan reformasi birokrasi.
“Banyuwangi baru saja mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini prestasi luar biasa,” kata Bambang. Menurut Bambang, dengan opini WTP itu, akan merangsang investor untuk datang ke Banyuwangi. Dengan opini WTP itu pula, investor semakin percaya diri untuk berinvestasi di Banyuwangi. Jika investasi terus tumbuh, kata Bambang, maka secara otomatis pertumbuhan ekono mi Banyuwangi akan terus tumbuh.
Dengan opini WTP, in vestor tidak akan ragu lagi un tuk berinvestasi karena uangnya tidak akan hilang dan pasti mendatangkan untung. Sementara itu, Dr. Riyant Nugroho mengatakan, reformasi bi rokrasi itu harus di mulai dari hati yang paling dalam dari para birokrasi. Reformasi birokrasi tidak akan berhasil, jika tidak di mulai dari hati. “Birokrasi he bat adalah birokrasi yang sim ple atau sederhana dan tidak ribet. Utamanya dalam la yanan publik,” katanya.
Inti reformasi birokrasi, kata Riyant, mengerjakan apa yang bisa dilakukan atau me ngerjakan sesuatu yang tidak melanggar aturan tanpa ter gantung aturan. Sebab, semakin banyak turan, akan semakin tidak beraturan pula. Tugas utama irokrasi, ungkap Riyant, adalah memberikan layanan publik yang unggul dan membangun kebijakan publik yang unggul. Reformasi birokrasi bukan menaikkan gaji dan kesejahteraan birokrasi. “Gaji itu sebuah konsekuensi. Jika kualitas organisasi dalam memberikan pelayanan bagus, kenaikan gaji sebagai sebuah konsekuensi,” jelas dosen UI tersebut.
Sementara itu, Bupati Anas bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Saat ini, pihaknya sudah melakukan be berapa langkah inovasi untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di prioritaskan pada pelayanan publik. Saat ini, Bupati Anas mengaku sedang merancang berbagai inovasi dalam pelayanan publik. “Kita ingin semua bayi yang lahir di rumah sakit, pulang sudah memiliki akta kelahiran,” tegasnya. (radar)
