SEMENTARA itu, keberhasilan Banyuwangi memperoleh Piala Adipura berbuah tugas yang tidak kalah berat. Demi mempertahankan penghargaan di bidang kebersihan tersebut, di perlukan kerja keras dan kemauan seluruh elemen masyarakat men jaga kebersihan lingkunganTidak hanya itu, kondisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bulusan, Kecamatan Kalipuro yang semakin sesak pun menjadi perhatian khusus yang harus segera dicarikan jalan keluar.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Banyu wangi, Arif Setiawan menga takan, ada beberapa faktor penunjang yang menyebabkan Banyuwangi berhasil meraih penghargaan Adipura tahun ini. Salah satunya, inovasi dan kemauan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas melakukan perubahan di bidang kebersihan jalan dan kebersihan lingkungan. “Seperti kita lihat, jalan-jalan umum dan sungai kini lebih bersih.
Ruang terbuka hijau (RTH) juga berperan menciptakan keindahan lingku ngan,” ujarnya. Arif menambahkan, keberadaan sejumlah bank sampah juga menjadi nilai plus Banyuwangi. Bahkan, menurut dia, tim penilai Adipura dari Jakarta sempat kaget dengan keberadaan bank-bank sampah di Bumi Blambangan. Hal yang tidak kalah penting, im buh Arif, perilaku masyarakat da lam menjaga kebersihan lingkungan berperan besar mengantarkan Banyuwangi meraih penghargaan Adipura.
“Kita memang butuh tempat pem buangan sampah (TPS). Tetapi, itu bukan kebutuhan pokok. Yang terpenting adalah masyarakat mengolah dan memilah sampah. Kita ingin mengurangi volume sampah yang terbuang,” paparnya. Namun demikian, kondisi TPSA Bulusan di Kecamatan Kalipuro yang saat ini sudah semakin sesak harus segera di carikan jalan keluar.
Sebab, jika TPSA tersebut tak mampu lagi menampung sampah yang setiap hari dihasilkan warga Kota Gandrung dan sekitarnya, maka Kota Banyuwangi berpotensi menjadi “kota sampah” seperti saat pemblokiran akses menuju TPSA Bulusan beberapa waktu lalu. “Tahun 2013 ini insyaallah akan dilakukan pengadaan lahan baru untuk TPSA. Luasnya sekitar de lapan hektare (Ha). Saat ini kami mengusulkan kepada Gubernur Jatim. Gubernur yang menentukan lokasi, tentu dengan beberapa persyaratan, termasuk keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” pungkasnya. (radar)
