BANYUWANGI – Sorotan tajam Komisi Perekonomian DPRD terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, langsung mendapat reaksi. Plt Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata M. Yanuarto Bramuda mengatakan, pihaknya sudah kerja keras untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor retribusi dan pajak hotel dan restoran.
Salah satu upayanya yakni dengan memasang tax monitir di setiap hotel dan restoran. Meskipun saat ini, pemasangan tax monitor tersebut belum bisa menyeluruh. Namun, secara bertahap pemasangan alat tax monitor tersebut terus dilakukan, guna mengoptimalkan potensi retribusi dan pajak dari sektor hotel dan restoran.
“Sampai bulan Juli ini, kami sudah setor ke PAD Rp 12 miliar dari target Rp 19 miliar. Artinya kami sudah setor 79 persen,” kata Bram. Selain itu, Bramuda membantah Grand Watudodol (GWD) tidak maksimal memberikan setoran pada PAD.
Menurut Bram, anggaran perbaikan dan pembenahan dari APBD tidak bisa dibandingkan dengan capaian perolehan PAD pada tahun yang sama. Apalagi, kata Bram, destinasi wisata yang kini dilomlbakan tingkat ASEAN itu posisinya saat ini telah melampui target setoran PAD yang hanya dipatok sebesar Rp 90 juta.
“Khusus untuk GWD saja, sampai akhir Juli lalu kita sudah setor ke PAD Rp 341 juta. Datanya konkret karena bisa dilihat secara online di website Badan pendapatan daerah,” jelasnya. Dari tahun ketahun, lanjut Bram, destinasi wisata GWD turut menyumbang PAD yang luar biasa bagi daerah.
Selama Hari Raya Idul Fitri 10 hari saja, GWD bisa setor ke PAD sebesar Rp 158 juta. Pada tahun 2016 lalu, GWD yang hanya ditanget PAD sebesar Rp 50 juta, bahkan sudah mampu melampaui target dengan setor ke PAD sebesar Rp 220 juta.
“Artinya, kami sudah berupaya maksimal dan tidak ingin main-main terkait setoran PAD ini,” terang Bram. Salah satu yang saat ini tengah akan menjadi sasarannya, yakni semakin menjamurnya warung- warung pedagang kaki lima (PKL) yang ada pada setiap kecamatan dan menggunakan fasilitas umum milik pemerintah. Seperti PKL yang menempati trotoar dan sepadan jalan.
Pihaknya tengah mendesain agar warung-warung PKL di seluruh Banyuwangi itu juga ikut berpartisipasi menyumbang ke PAD. Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya juga telah mengusulkan perubahan Perda retribusi dan pajak daerah kepada DPRD Banyuwangi. Harapannya warung-warung PKL yang menggunakan fasilitas pemerintah tersebut juga ikut berpartisipasi membantu PAD Banyuwangi. (radar)
