Tolak Pengelolaan Pulau Tabuhan Sebagai Lokasi Wisata Buka-bukaan

0
161
Sejumlah kiai menggelar hearing tentang pengelolaan pulau tabuhan di ruang rapat khusus DpRD Banyuwangi, kemarin.

BANYUWANGI – Belasan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Ulama dan Umat Banyuwangi (M2U2B) mendatangi gedung DPRD kemarin (17/5). Mereka menggelar hearing terkait rencana pengelolaan Pulau Tabuhan sebagai destinasi wisata bebas oleh investor asing.

Hearing yang berlangsung ruang rapat khusus DPRD itu, para sejumlah tokoh diterima langsung Wakil Ketua DPRD, HM Joni Subagio serta sejumlah anggota DPRD Banyuwangi dari lintas komisi dan fraksi.

Dalam forum tersebut, Kiai Samsul Mua’arif mengaku mendengar kabar jika Pulau Tabuhan yang terletak di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo akan disewakan kepada pihak asing, dan dijadikan wisata buka-bukaan oleh Pemkab Banyuwangi.

Loading...

“Kami mohon dijelaskan terkait kabar pengelolaan Pulau Tabuhan ini masih wacana, rencana atau sudah jadi program,” ungkapnya. Sejak muncul kabar itu, dia banyak di datangi sejumlah alim ulama dan kiai terkait persoalan tersebut.

Bahkan juga sudah ada laporan, jika masyarakat Desa Bangsring juga pernah dikumpulkan untuk membahas pengelolaan wisata Pulau Tabuhan tersebut. Jika benar adanya pulau Tabuhan akan dikelola pihak asing, apalagi dijadikan wisata buka-bukaan. Maka dengan tegas, dia bersama ulama dan kiai tegas menolak hal tersebut.

“Kalau program baik, dan mendatangkan manfaat untuk umat akan kami dukung. Tapi jika program itu justru banyak mudaratnya, jangan sesalkan jika kiai-kiai turun gunung berjuang demi umat yang lebih baik,” terang Samsul.

Kedatangan para kiai tersebut merupakan bentuk kepedulian ulama dalam rangka masa depan serta untuk mempro- teksi generasi muda agar tidak ikut terbawa budaya asing, yang jelas-jelas akan meracuni masyarakat Banyuwangi.

“Kami terpanggil untuk meluruskan akan hal ini, jangan sampai membodohi rakyat,” jelasnya. Joni Subagio mengatakan, hingga kini lembaga DPRD masih belum mendapat konfirmasi resmi dari eksekutif terkait pengelolaan aset pulau tabuhan tersebut. Karena seluruh aset yang akan dikelola juga harus mendapat persetujuan dan sepengetahuan DPRD Banyuwangi.

“Kalau memang akan dijadikan wisata dan dikelola pihak asing, maka saya yang akan pertama kali menolak,” terang Joni.  Dalam pertemuan itu juga dihadiri sejumlah pejabat pemkab Banyuwangi, perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, Plt. Kabag Pembangunan, serta perwakilan kiai, diantaranya Kiai Suyuti Toha. (radar)

loading...