BANYUWANGl – Angka kemiskinan di Banyuwangi kembali berhasil ditekan. Yang terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir angka kemiskinan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini tinggal sebesar 8,79 persen.
Angka kemiskinan tersebut turun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan Banyuwangi yang dilansir tahun 2016 sebesar 9,17 persen. Jika dikalkulasi, penurunan angka kemiskinan selama setahun mencapai 0,38 persen.
Kepala BPS Banyuwangi, Mohammad Amin mengatakan, angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan pada Maret 2016. “Angka ini menunjukkan bahwa pada saat survei, penduduk miskin Banyuwangi di tahun sebelumnya telah banyak yang terangkat dari garis kemiskinan,” ujarnya.
Penurunan persentase angka kemiskinan itu, lanjut dia, diikuti pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin. “Selama kurun waktu satu tahun dari 2015 ke 2016 ada lebih dari 5 ribu penduduk Banyuwangi yang terangkat dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain ada perbaikan pendapatan dari masyarakat,” kata Amin.
Amin menjelaskan, tersebut berdasar survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Banyuwangi. Basis survei adalah penduduk yang ditetapkan BPS tingkat pusat yang kemudian lagi di daerah.
Beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran dan aspek kesehatan. “Di antaranya, ada 236 komoditas yang menjadi komponen survei mulai beras sampai jajanan yang di konsumsi keluarga. Untuk pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya selama satu tahun,” terang Amin.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, data BPS terbaru ini panduan untuk menjalankan program berkelanjutan bidang sosial-ekonomi. “Alhamdulillah kemiskinan kembali turun berdasar data resmi BPS,” ujarnya.
Anas menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, swasta, BUMN, dan birokrasi yang selama ini terus bersinergi. “Pekerjaan rumah (PR) ke depan masih berat, jadi sinergi perlu semakin erat agar masalah-masalah bisa diselesaikan secara bertahap,” ujar Anas.
Anas mengatakan, program pengentasan kemiskinan secara terpadu telah dan akan terus dilaksanakan serta disempumpurnakan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata.
“Untuk masyarakat yang sangat rentan, dana sudah diperbesar ke pemerintah desa agar lebih cepat membantu, seperti untuk bedah rumah. Dari aspek administrasi, pengurusan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai bekal mendapat jaminan kesehatan juga makin ringkas karena sudah diurus di tingkat desa dan Kecamatan,” papar Anas.
Di bidang pendidikan, ada program Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah) dan gerakan bersama Siswa Asuh Sebaya (SAS). “Tentu program-program lain, seperti pengembangan ekonomi dengan memadukan pariwisata, UMKM, dan pertanian terus dilakukan untuk memberi dampak ke ekonomi warga,” pungkas Anas. (radar)
