LICIN – Geram karena tuntutan mereka berulang kali tidak digubris, ratusan warga yang sebagian besar adalah keluarga karyawan PT. Perkebunan Lidjen kemarin (5/6) mendatangi pabrik yang beralamat di Desa Tamansari, Licin, tersebut. Kerumunan masa yang menumpuk di depan pintu masuk pabrik itu membuat aktivitas pekerja yang akan masuk menjadi terhambat.
Puluhan aparat TNI dan polisi dari Polsek Licin serta Koramil Licin yang melihat banyaknya masa langsung turun untuk mengantisipasi aksi anarkis warga. Untungnya aksi warga itu bisa dibilang damai. Mereka hanya berorasi menggunakan mobil yang dilengkapi pengeras suara.
Mereka meneriakkan nama direktur PT. Perkebunan Lidjen, Goenanto Tanoehardjo, supaya menemui mereka. Koordinator aksi tersebut, Arif Setiawan, mengungkapkan bahwa warga sudah geram dengan kelakuan direktur tersebut yang dinilai banyak merugikan karyawan. Mulai pemotongan gaji hingga 50 persen, perubahan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, hingga pemecatan hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa pekerja tanpa alasan jelas.
Arif juga mengungkapkan, meski telah diajak bertemu berkali-kali, Goenanto tetap menghindar. Bahkan, sampai warga menggunakan jalur hearing (dengar pendapat) ke DPRD Banyuwangi, Goenanto tetap bergeming. “Tuntutan kita jelas, hak pekerja dikembalikan dan Goenanto dilengserkan dari jabatannya karena merugikan masyarakat,” kata Arif.
Karyawan lain, Adi Suryanto menambahkan, sejak ada pergantian kepemimpinan perkebunan dari Suwanto kepada Goenanto, banyak warga sekitar yang kehilangan pekerjaan. “Sebelumnya masih banyak warga yang disuruh memotong rumput, membersihkan sampah, tapi sekarang tugas itu yang menjalankan mandor.
Warga juga sempat dijanjikan ikut panen, tapi tidak ada sama sekali. Perkebunan ini tumpuan ekonomi kami,” bebernya. Puas menyampaikan aspirasi, satu-per satu warga meninggalkan lokasi. Namun, kerumunan orang itu masih berharap sang direktur bisa menemui mereka untuk bernegosiasi.
Camat Licin, Muhamad Lutfi, secara terpisah menyampaikan, unjuk rasa yang dilakukan warganya itu adalah ikhtiar terakhir mereka setelah beberapa kali upaya yang dilakukan buntu. Menurutnya, muspika sudah berulang kali mengundang Goenanto tapi tidak kunjung hadir.
Bahkan, Lutfi sampai memediasi hingga hearing ke DPRD tapi tetap tidak ada jawaban. “Kita akan mendukung warga selagi langkah mereka benar. Semoga nanti kita bisa memberi masukan saat rapat direksi pemilik saham PT. Perkebunan Lidjen supaya direkturnya bisa diganti,” ungkapnya.
Sementara itu, mediator dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Junaidi Abdullah, mengatakan bahwa tidak ada titik temu dari beberapa upaya yang sudah dilakukan. Junaidi mengakui PT. Perkebunan Lidjen melanggar banyak hal terkait ketenagakerjaan.
Pria yang menukangi bidang hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan itu mengatakan, anjuran untuk menerima kembali pekerja yang di-PHK tetap tidak digubris pihak perkebunan, “Endingnya kita bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan, terutama yang terkait pelanggaran ketenagakerjaan,” ujarnya.
Saat Jawa Pos Radar Banyuwangi mencoba mengonfirmasi, tidak ada jawaban yang memuaskan. Salah satu sumber yang tidak mau disebut namanya mengaku diminta direktur menjadi mediator. Sayang, sang mediator itu tidak punya hak memutuskan. “Saya berulang kali menjadi mediator, tapi warga mintanya keputusan,” tandasnya. (radar)
