BANYUWANGI – Keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) penuh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012, ternyata justru menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang tidak kalah berat bagi jajaran pemerintahan yang dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas tersebut. PR itu adalah bagaimana mempertahankan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut. Dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (30/5), Bupati Anas mengatakan, sukses Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP penuh, adalah bukti bahwa masyarakat Bumi Blambangan kompak dan didukung birokrasi yang solid.
“Opini WTP, itu bukan penghargaan kepada bupati, tetapi penghargaan kepada semua rakyat Banyuwangi,” ujarnya. Dikatakan, opini WTP penuh atas LKPD Banyuwangi tahun 2012, adalah prestasi yang berhasil di raih seluruh rakyat Banyuwangi Sebab, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, Banyuwangi tidak pernah mendapatkan predikat tertinggi dari BPK tersebut. “Ini adalah peng hargaan besar kepada masyarakat Banyuwangi. Sebab, predikat (WTP penuh), ini diharapkan oleh seluruh Pemkab se-In donesia,” kata dia.
Lebih jauh bupati me nu rutkan, predikat WTP penuh, itu juga tak lepas dari langkah pemkab yang menentukan standar tinggi saat melakukan rekrutmen PNS beberapa waktu yang lalu. Kala itu, standar yang ditetapkan Pemkab Banyuwangi bagi peserta tes PNS,
khususnya sarjana Akuntansi adalah Indeks Prestasi (IP) minimal 3,5. “Hasilnya bisa kita lihat saat ini. opini WTP penuh, ini adalah hasil kolaborasi senior, inspector wilayah, bendahara keuangan, dan dibantu PNS muda yang punya kemampuan luar biasa di bidangnya,” pungkas Anas. Seperti diberitakan sebelumnya, setelah 20 tahun lamanya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) penuh.
Opini WTP penuh tersebut merupakan predikat tertinggi dari BPK RI. Opini tertinggi yang diberikan BPK itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah 20 tahun penyajian LPKD Pemkab Banyuwangi. Selama ini, Pemkab Banyuwangi belum berhasil me nyajikan laporan terbaik sesuai standar yang ditetapkan BPK. Selama bertahun-tahun, opini yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD wajar dengan pengecualian (WDP).
Bahkan, pada era kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari, BPK sempat memberikan opini disclaimer pada hasil audit LKPD Banyuwangi. BPK memiliki beberapa tingkatan dalam menilai hasil pemeriksaan LKPD, antara lain tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer, wajar dengan pengecualian (WDP), dan penilaian terbaik, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). (Radar)
