BANYUWANGI – Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung, Pemkab Banyuwangi untuk sementara mengambil alih pengelolaan wisata pantai Boom. Sebelumnya pengelolaan kegiatan wisata pantai Boom dilakukan masyarakat Kelurahan Mandar, Kecamatan Banyuwangi.
Setelah diambil alih, Pemkab Banyuwangi menurunkan petugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Satpol PP (Pol PP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Polisi Air Polres Banyuwangi. Aparat dari TNI AD dan AL juga dilibatkan dalam kegiatan wisata di bekas pelabuhan penyeberangan Jawa-Bali itu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disbudpar, M Yanuar Bramuda mengatakan, tim Pemkab Banyuwangi untuk mendampingi masyarakat menangani ticketing, lifeguard, keamanan dan penyambutan pengunjung yang baik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sekaligus merekrut warga untuk posisi sesuai keahliannya.
“Pemkab Banyuwangi hadir untuk mengelola pantai Boom agar potensi tergarap secara maksimal,” ujar Bramuda kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi Sabtu lalu (21/6). Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola Pantai Boom akan berlangsung hingga 1 Juli mendatang.
Meski pengelolaan diambil alih Pemkab Banyuwangi, masyarakat tetap dilibatkan dalam kegiatan pariwisata. “Selain pemberdayaan, masyarakat juga di data, mana yang bertugas dalam ticketing, lifeguard, atau jasa usaha lainnya,” ujarnya.
Tujuan utama adalah meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Boom. Setelah perjanjian kesepakatan, PT. Pelindo III dan Pemkab Banyuwangi terus melakukan sejumlah persiapan. Selain menyiapkan SDM, Pemkab Banyuwangi juga mempersiapkan sarana infrastruktur di sekitar pantai mulai tahun 2014.
Tahun lalu, Pemkab Banyuwangi menggelontorkan dana sekitar Rp 2,5 miliar untuk menata pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pantai agar lebih bersih dan rapi. Sedangkan pada anggaran 2015, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana Rp 4 miliar untuk pembangunan infrastruktur lanjutan. (radar)
