BANYUWANGI – Di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Banyuwangi mendapat suntikan motivasi dari Bupati Abdullah Azwar Anas pagi kemarin (23/8). Bupati Anas meminta seluruh PNS tidak puas atas pencapaian di bidang ekonomi dan pembangunan yang sudah terealisasi.
Pesan tersebut disampaikan dalam halal bihalal bersama ratusan PNS dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di halaman kantor pemkab. Bupati Anas menyampaikan tiga hal yang harus segera dijalankan, yaitu seluruh PNS diminta menjaga kekompakan birokrasi dan para PNS diminta memacu dan meningkatkan kinerja birokrasi.
Instruksi lain yang disampaikan bupati pada kesempatan tersebut, para PNS diminta mengurai tugas harian yang selama ini kerap menumpuk. Sebab, menurut Anas, tidak ja rang para pejabat terkait m enunda penyelesaian tugas harian. “Saya sering mendapat surat dari SKPD yang me nyatakan kekurangan staf. Saya yakin hal itu bisa di ata si jika tugas-tugas harian tidak ditumpuk dan segera di selesaikan,” tegasnya.
Usai menyampaikan instruksi, Bupati Anas langsung bersalaman dengan seluruh PNS. Dia meminta setiap PNS yang akan bersalaman dengannya menyebutkan nama sekaligus instansi tempatnya bekerja. “Saya memang meminta PNS menyebutkan nama saat hendak ber salaman dengan saya. Itu di lakukan sekaligus untuk absensi langsung,” paparnya kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi kemarin.
Setelah menggelar apel pagi, Bupati Anas langsung menggelar rapat koordinasi bersama wabup, sekkab, para asisten set kab, dan semua kabag. Rapat tersebut digelar sebagai upa ya percepatan tugas-tugas masing-masing pihak. Sementara itu, ancaman sanksi tegas bagi pegawai ne geri sipil (PNS) yang bolos pasca liburan Idul Fitri tam pak nya cukup manjur. Hingga kemarin sore (23/8), Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) belum menemukan PNS yang mangkir.
Kepala BKD Banyuwangi, Sih Wahyudi mengungkapkan, hingga pukul 17.30 kemarin rekap absensi PNS dari masing- masing SKPD belum lengkap. Dari rekap absensi yang su dah masuk ke BKD, belum di temukan PNS yang bolos kerja. SKPD yang sudah me ma- suk kan rekap absensi, semua pe gawai hadir. Meski laporan yang masuk ke BKD, semua pegawai masuk 100 persen, tapi BKD memiliki tim untuk mengawasi PNS yang bolos pada hari pertama.
Walau dilaporkan masuk 100 persen dan ternyata tidak ma suk 100 persen, maka akan di ke tahui oleh tim. Oleh karena itu, SKPD yang melaporkan ti dak sesuai fakta pasti akan ke tahuan. Bagi PNS yang terbukti membolos, ungkap Sih Wahyudi, je las akan mendapat sanksi di siplin sesuai PP 53 Tahun 2010. Dalam PP tersebut, PNS yang melanggar disiplin akan mendapat sanksi tegas.
Pada hari pertama kerja tidak ada sidak. Bupati Abdullah Azwar Anas, Wabup Yusuf Widyat moko, dan Sekkab Slamet Kariyono, menggelar evaluasi ke giatan selama Ramadan. Rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Anas itu di ikuti para asisten, staf ahli, ke pala bagian dan SKPD di ling kungan sekretariat daerah.
“Sesuai PP, staf yang melakukan pelanggaran merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD masing- masing,” tegas Sih. Karena itu, sidak tidak dilakukan karena pimpinan memiliki kegiatan lain. “Yang jelas, PNS bolos tanpa alasan akan diberi sanksi tegas,” katanya. (radar)
