BANYUWANGI – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah percontohan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Itu menyusul kesuksesan Pemkab Banyuwangi menyabet predikat SAKIP terbaik se-Jatim pada awal 2016 lalu.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan pada Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan berdasar hasil pemantauan, kondisi kantor Pemkab Banyuwangi sangat bersih dan baik.
Selain itu, pelayanan publik di kantor-kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga berjalan baik. Ateh menuturkan, SAKIP Banyuwangi pada tahun 2015 mendapat nilai B plus, terbaik di antara kabupaten dan kota lain se-Jatim.
“Ke depan, saya optimistis SAKIP Banyuwangi dapat nilai A,” ujarnya usai menjadi pemateri Pemantapan dan Pendampingan Implementasi SAKIP pada SKPD Banyuwangi di Aula Rempeg Jogopati kantor Pemkab Banyuwangi kemarin (26/7).
Ateh menambahkan, pihaknya mendorong Pemkab Banyuwangi terus berbenah sehingga ke depan SAKIP Banyuwangi mendapat nilai “A”. “Banyuwangi ini jadi salah satu percontohan SAKIP di Jatim,” kata dia. Sekadar tahu, SAKIP Pemkab Banyuwangi tahun 2015 mendapat nilai 65,41.
Nilai tersebut jauh melampaui nilai rata-rata Jatim pada periode yang sama dinilai sebesar 53,21. Saat ini di Indonesia, baru tiga daerah yang mendapat SAKIP A, yakni dua provinsi, Jawa Timur, dan Yogyakarta, serta Kota Bandung.
Menurut Ateh, daerah yang memiliki SAKIP A merupakan daerah yang efektif mengeluarkan anggaran. Penggunaan anggaran jelas. Selain itu, kepala dinas dan pegawai negeri sipil (PNS) memiliki target dalam bekerja. “Nilai ini bukan seperti lomba. Tapi sejauh mana daerah itu mampu memanfaatkan anggaran secara efektif untuk masyarakat. Selain itu, aparaturnya punya ukuran yang jelas, targetnya apa,” cetusnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ateh di Bumi Blambangan. Menurut Anas, titik tekan implementasi SAKIP bukan soal merancang atau rumusan-rumusan anggaran, tetapi lebih pada apa yang harus dilakukan.
“Itulah sebabnya di setiap kesempatan, saya mengulang- ngulang menyampaikan program apa yang harus dilakukan di Banyuwangi,” kata Anas. Anas mengatakan, penilaian ini penting untuk mengukur reformasi dan kinerja pemerintah, dan berdampak pada peningkatan masyarakat.
Menurut Anas, Kemenpan-RB mengirimkan tim ke untuk meng-upgrade kinerja pemerintahan Banyuwangi. Ini karena Banyuwangi dianggap baik. “Apabila setiap dinas tahu apa yang dilakukan, tujuan pembangunan bisa tercapai,” katanya. (radar)
