Kabupaten Terbaik Pemberdayaan UMK
SURABAYA- Prestasi gemilang kembali diraih Banyuwangi jelang usianya yang ke-241 tahun. Kali ini, Banyuwangi berjaya dan mendapatkan penghargaan dalam ajang lomba karya penanggulangan kemiskinan atau Pro Poor Award 2011 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Dalam ajang Pro Poor Award 2011, ada tiga kategori yang dilombakan untuk kabupaten/kota di Jatim.
Pertama lomba bantuan dan perlindungan sosial, kedua lomba pemberdayaan masyarakat, dan ketiga lomba bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Dari tiga kategori yang dilombakan, Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten terbaik dalam bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil Selain ditetapkan sebagai kabupaten terbaik di bidang itu, Banyuwangi juga dianugerahi penghargaan sebagai ka bupa ten/kota terbaik dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
Penghargaan kategori bantuan perlindungan sosial dite rima Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, penghargaan dalam kategori pemberdayaan ma syarakat diberikan kepada Pemkot Surabaya. Penghargaan itu diberikan langsung Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung DBL Arena Surabaya kemarin malam (21/11). Sedianya Bu pa ti Abdullah Azwar Anas akan menerima langsung peng hargaan itu. Namun, karena pada saat bersamaan Bupati Anas se dang tugas dinas di Kanada, penghargaan itu akan diterima Wakil Bupati (wabup) Yusuf Widiyatmoko.
Dalam kesempatan itu, Wabup Yusuf hadir didampingi Sek kab Slamet Kariyono, Kepala Bappeda Agus Siswanto, dan Kepala BPM&PD Peni Handayani. “Provinsi Jatim me nilai Banyuwangi memiliki komitmen tinggi untuk mengentaskan kemiskinan,” ungkap Kepala Bappeda Agus Siswanto. Penghargaan yang diterima Banyuwangi, kata Agus, di dasarkan pada empat parameter pokok.
Pertama, Banyuwangi di nilai sukses menerapkan prinsip pro poor budget dalam pengentasan kemiskinan. Kedua, faktor penyusunan ke lem bagaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dinilai sangat baik. Parameter ketiga, Pemkab Banyuwangi dinilai memiliki inovasi tinggi dalam pemberantasan dan pengentasan kemiskinan. Parameter keempat, Banyuwangi sukses menekan angka kemiskinan selama dua tahun.
Pada dua tahun silam, jumlah penduduk miskin Banyuwangi masih bertengger di angka 22 persen dari jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Menjelang akhir tahun 2012, angka kemiskinan Banyuwangi berhasil diteken menjadi 12 persen. Keberhasilan Banyuwangi memperkecil angka kemiskinan menjadi 12 persen itu adalah salah satu pertimbangan utama pemberian penghargaan. Penilaian penghargaan Pro Poor Award dimulai sejak Juni 2012. Dalam penilaian itu, ada beberapa tahap yang dilakukan tim provinsi. Beberapa tahap itu meliputi penilaian dokumen, penilaian presentasi, dan penilaian lapangan.
Beberapa program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam dua tahun terakhir masuk penilaian. Beberapa program yang unggul dalam penilaian itu adalah, program Siswa Asuh Sebaya (SAS) pada sektor pen didikan, program Harga Pas dan Anak Tokcer di sektor kesehatan. Program kerja sama Pemkab Banyuwangi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam optimalisasi realisasi kredit usaha rakyat (KUR) dinilai sebagai inovasi tinggi. Dalam program itu, realisasi KUR berhasil terlampaui sekitar Rp 701 miliar pada tahun 2012.
Selain itu, program lain yang unggul adalah beda rumah dan plesterisasi warga miskin. Kerja sama Pemkab Banyuwangi dan PT Jamsostek tentang pemberian asuransi terhadap penderes kelapa juga unggul dibanding kabupaten lain. Saat menyerahkan penghargaan Pro Poor Award 2011, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan, Pro Poor Award berhasil mendorong kabupaten/kota untuk berlomba- lomba berinovasi mengentaskan kemiskinan.
Sejak pertama digelar 2009 lalu, Jatim menyumbang 32,17 persen angka penurunan kemiskinan nasional. “Pengentasan kemiskinan itu memang tidak mudah. Umumnya, orang cenderung memaksakan pemikirannya tentang pengentasan kemiskinan terhadap warga yang ku rang mampu. Sayang, warga yang akan dibantu justru tidak dilibatkan. Imbasnya, program pengentasan kemiskinan tidak berhasil,” katanya. Gubernur Soekarwo juga mengungkapkan, kemiskinan tidak bisa dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi memenuhi kebutuhan fisik.
Namun, kemiskinan lebih di pengaruhi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakukan sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sehingga, dengan Pro Poor Award, pemerintah daerah diharapkan melibatkan orang miskin dalam merumuskan kebijakan. Dengan begitu, program kebijakan akan lebih pro rakyat dan tepat sasaran, karena sesuai keinginan rakyat. (rakyat)
