BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dan Ulama dalam Pengambilan Kebijakan Keumatan, Kamis (10/10/2019).
Dilansir dari banyuwangikab.go.id, acara yang diikuti 1.000 tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama se-Banyuwangi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto.
Hadir pula sebagai nara sumber Plt. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Cecep Khairul Anwar.
Turut hadir di acara ini segenap tokoh lembaga keagamaan: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi KH. M. Yamin, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Banyuwangi Pendeta Anang Sugeng Sulistyanto, serta perwakilan agama Islam, Katolik, dan Hindu.
“Pertemuan rutin antar tokoh untuk membahas masalah masyarakat memang perlu dilakukan, apalagi di tengah situasi seperti saat ini. Para tokoh yang rutin bertemu, bisa mengantisipasi masalah yang sekiranya akan muncul,” papar Cecep.
Cecep mengaku, pertemuan rutin semacam ini jarang dia temui di daerah lain. Biasanya tokoh-tokoh bertemu setelah ada kejadian tertentu, namun tidak di Banyuwangi. Mereka rutin bertemu untuk membahas masalah kemasyarakatan yang potensi konflik.
“Banyuwangi sangat tepat dalam mengambil langkah untuk menjaga kerukunan umat,” ungkapnya.
Yang dimaksud Cecep adalah bagaimana Banyuwangi menjaga ekonomi warga dengan melakukan proteksi terhadap pelaku ekonomi besar. Contohnya adalah pembatasan toko ritel modern untuk melindungi toko kelontongan.
“Ini sudah on the track. Bagi saya, ekonomi itu bisa menjadi tumpangan kerukunan. Kalau ekonomi warga sudah terjamin, mereka tidak akan mudah ‘dibeli’ untuk melakukan tindakan yang mengarah perpecahan. Sehingga dengan melakukan proteksi pasar seperti ini, Banyuwangi tidak hanya menyelamatkan nasib pedagang kecil, tapi juga telah melakukan upaya besar menjaga kerukunan,” kata Cecep.
Sementara itu, Dwi Yanto mengatakan, rakor sinergitas ini merupakan cara Banyuwangi untuk menjaga kerukunan ditengah kemajemukan masyarakat Banyuwangi.
“Agama dan suku di Banyuwangi cukup beragam, sehingga sangat memungkinkan terjadi gesekan-gesekan di dalamnya,” kata Dwi.
“Tapi dengan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kerap menggelar silaturahim selama ini, Banyuwangi tetap rukun dan aman,” imbuhnya.
Ditambahkan Dwi, pertemuan rutin ini tidak hanya dilakukan dengan tokoh agama dan masyarakat. Namun, Banyuwangi juga rutin mempertemukan anggota TNI/Polri, satlinmas, dengan tokoh masyarakat tersebut yang bertujuan agar terjadi kesepahaman dan bisa mengantisipasi masalah yang bakal datang.
