Bantuan APBN untuk Rehab Rumah Warga
BANYUWANGI – Ini kabar gembira untuk masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR) di Bumi Blambangan. Pemerin-tah pusat memberi jatah dana rehab rumah untuk 20 ribu ke-luarga MBR di Banyuwangi ta-hun ini. Kementerian Peruma-han Rakyat (Kemenpera) mem-beri jatah anggaran rehab ru-mah senilai Rp 120 miliar untuk Banyuwangi.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM&PD) Banyuwangi, Peni Handayani mengatakan, Ba-nyuwangi awalnya mendapat jatah sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) MBR dari dana APBN. Namun, pada APBN Perubahan 2012, kuota rehab rumah untuk Banyuwangi meningkat pesat menjadi 20 ribu rumah. “Syarat utama agar bisa menerima ang-garan itu, rumah itu harus berdiri di atas lahan sendiri,” tegas Peni.
Dia menambahkan, masing-masing rumah tangga MBR mendapat jatah sekitar Rp 6 juta. Bantuan rehab rumah itu diperuntukkan peningkatan kualitas (PK) tempat tinggal yang tidak layak. “Catatannya, rumah MBR harus berdiri di atas lahan sendiri bukan lahanorang lain,” tegasnya.
Peni menjelaskan, beberapa waktu lalu Bupati Abdullah Az-war Anas mengusulkan angga-ran untuk perbaikan rumah warga miskin yang tidak layak. Jumlah warga miskin yang me-miliki rumah layak huni relatif sedikit. Usul itu, berarti me-nambah anggaran yang diku-curkan APBD. Dalam APBD 2012, Bupati Anas sudah meng-anggarkan dana sebesar Rp 1,5 miliar
Dana Rp 1,5 miliar itu ter-nyata tetap tidak cukup untuk merehab seluruh tempat tinggal warga miskin. Anggaran Rp 1,5 miliar itu hanya cukup untuk merehab sekitar 300 unit rumah warga miskin. Untuk menutupi kekurangan itu, Bupati Anas berjuang keras mendapat kucuran anggaran dari pusat.
“Kemenpera memberikan kuota 20 ribu rehab rumah warga miskin. Senin be sok (24/9), Pak Bupati akan me-neken komitmen kuota itu dengan Menpera,” katanya.
Peni menambahkan, pi hak-nya sudah mengusulkan re-hab rumah warga miskin se-ba nyak 1.500 unit. Dari 1500 per mohonan, tidak semua me menuhi syarat. Dari 1500 unit yang diajukan, hanya 944 unit yang lolos verifikasi tim Kemenpera. Sisanya tidak lolos karena lahannya bukan milik sendiri.
“Warga miskin yang tinggal di Pulau Santen ikut diajukan, tapi karena lahan itu bukan milik warga akhirnya ditolak,” tambahnya. (Radar)
